Polemik Pintu Parkir PT Mitra Patriot Vs Paguyuban Warga, Sekda Junaedi Libatkan APH

- Jurnalis

Selasa, 13 Agustus 2024 - 17:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Satuan Polisi Pamong Praja bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi melakukan penyegelan terhadap empat palang pintu parkir ilegal di Ruko Sentra Niaga Kalimalang (SNK) yang tersebar di tiga akses keluar - masuk area ruko SNK.

Satuan Polisi Pamong Praja bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi melakukan penyegelan terhadap empat palang pintu parkir ilegal di Ruko Sentra Niaga Kalimalang (SNK) yang tersebar di tiga akses keluar - masuk area ruko SNK.

KOTA BEKASI – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Junaedi mengatakan bahwa Pemerintah Kota Bekasi berencana akan melibatkan unsur Aparat Penegak Hukum untuk menangani terhadap persoalan penyerobotan palang pintu parkir di Ruko Sentra Niaga Kalimalang.

Pasalnya, beberapa hari lalu Satpol-PP bersama Dinas Perhubungan (Dishub) baru saja melakukan penyegelan terhadap empat palang pintu parkir di lokasi tersebut, Kamis (08/08/2024) lalu.

Namun ternyata segel tersebut kembali dibuka oleh Paguyuban Warga yang menolak serta melakukan perlawanan pada Sabtu (10/08/2024) kemarin. Paguyuban Warga juga merasa memiliki kewenangan terhadap lahan parkir tersebut.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ya menurut saya gini lah, kita kan sudah lihat kalau lokasi parkir itu sudah diserahterimakan dari pihak pengembang ke Pemerintah Kota Bekasi. Kan awalnya dia (Paguyuban Warga setempat) bertanya, bahwa itu aset kan. Ternyata aset kita lakukan (perapihan) karena apa? Karena pertanyaan dia sudah terjawab kan,” ucap Junaedi saat dikonfirmasi awak media di Alun-alun M Hasibuan Kota Bekasi, Selasa (13/08/2024).

Junaedi mengaku bahwa pihaknya akan segera melakukan Rapat Internal terlebih dahulu dengan Paguyuban Warga tanpa menyebutkan kapan Rapat Internal tersebut akan digelar. Rapat internal itu, kata dia, untuk mencari tahu apa akar permasalahan atas polemik parkir yang terjadi di Ruko Sentra Niaga Kalimalang.

“Kita akan melakukan rapat lagi. Kita undang dia (Paguyuban Warga) untuk pencabutan kembali, yang jelas bahwa ini tanah fasos fasum Pemerintah. Berbicara kalau dia nanti mau komplain atau apa kan,” jelasnya.

Namun demikian, Junaedi menegaskan apabila masih ada perlawanan yang terjadi di Sentra Niaga Kalimalang, maka pihaknya juga tidak akan segan melibatkan unsur kepolisian guna membereskan permasalahan yang terjadi.

“Itu mah rapat internal, kan gak boleh gitu seharusnya. Kalau gitu sama aja perlawanan. Kalau ini nanti mungkin ya kita akan laporkan ke pihak kepolisian. Kan berbicara tadi adalah yang pertanyaan awal adalah aset (paguyuban), begitu (aset sudah kita buktikan) kan ada jelas kita lakukan. Sekarang dia sudah dicabut (palang parkir), mau nyabut lagi, ya namanya orang hukum ya mau juga segala cara,” tutupnya.


Eksplorasi konten lain dari RakyatBekasi.Com

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Semangat Sumpah Pemuda, 2.000 Pelajar Meriahkan Festival Olahraga Tradisional IGORNAS 2025 di Go Wet Grand Wisata
Kejar Target Akhir Tahun, Wali Kota Bekasi Soroti Rp1,7 Triliun Anggaran Mengendap dan Desak Optimalisasi PAD
Pemkot Bekasi dan Kejari Teken PKS Integritas Pendampingan Hukum Lima BUMD
Wali Kota Bekasi: Dana Rp1,7 Triliun di RKUD Bukan Mengendap, Ini Penyebabnya
Andri Andreas Saragih Pimpin Pemuda Katolik Kota Bekasi 2025-2028, Usung Misi Akselerasi Organisasi
Beredar Video Banjir Viral di Cipendawa Baru, Wali Kota Bekasi Pastikan Hoaks
Disperkimtan: Pembebasan Lahan PLTSa Kota Bekasi Tak Gusur Rumah Warga
Serapan Anggaran Kota Bekasi Baru 50,70% di Akhir Oktober, BPKAD Desak OPD Genjot Belanja

Berita Terkait

Selasa, 28 Oktober 2025 - 10:46 WIB

Semangat Sumpah Pemuda, 2.000 Pelajar Meriahkan Festival Olahraga Tradisional IGORNAS 2025 di Go Wet Grand Wisata

Selasa, 28 Oktober 2025 - 10:39 WIB

Kejar Target Akhir Tahun, Wali Kota Bekasi Soroti Rp1,7 Triliun Anggaran Mengendap dan Desak Optimalisasi PAD

Senin, 27 Oktober 2025 - 14:22 WIB

Pemkot Bekasi dan Kejari Teken PKS Integritas Pendampingan Hukum Lima BUMD

Senin, 27 Oktober 2025 - 12:41 WIB

Wali Kota Bekasi: Dana Rp1,7 Triliun di RKUD Bukan Mengendap, Ini Penyebabnya

Senin, 27 Oktober 2025 - 11:34 WIB

Beredar Video Banjir Viral di Cipendawa Baru, Wali Kota Bekasi Pastikan Hoaks

Berita Terbaru

Proses pengadaan sistem perpajakan Coretax (Core Tax Administration System) kini menuai sorotan tajam.

Parlementaria

Komisi XI DPR Desak BPK Audit Pengadaan Sistem Coretax

Senin, 27 Okt 2025 - 22:30 WIB

Eksplorasi konten lain dari RakyatBekasi.Com

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca