BEKASI BARAT – Memasuki penghujung Tahun Anggaran 2022, Proyek Revitalisasi Pembangunan Pasar Kranji Baru yang berada di Jalan Patriot Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, mangkrak lagi.
Pasalnya, pekerjaan Revitalisasi kembali terhenti sejak awal bulan November 2022 lalu.
Meski mangkrak, PT. Annisa Bintang Blitar (ABB) selaku pemenang tender revitalisasi pasar tersebut pada tahun 2020 lalu, telah menarik uang dari ribuan pedagang pembeli kios, los dan ruko mencapai 25 miliar terhitung sejak April 2020 hingga awal November 2022.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat dikonfirmasi Direktur Operasional PT. ABB Wilson Pardede mengatakan, terkait penghentian pembangunan yang mana sudah dilakukan pengurukan tanah dan pemasangan tiang pancang.
“Tapi sejak awal November ini pekerjaannya di Pasar Kranji Baru berhenti. Ya meskipun PT ABB sudah menarik uang ke pedagang mencapai 25 Miliar,” kata Pardede sapaan akrabnya saat dihubungi rakyatBekasi, Senin (28/11).
Pemberhentian pekerjaan Revitalisasi itu dilakukan oleh direksi yang bertugas melaksanakan pekerjaan kontruksi dan non kontruksi. Karena dirinya mencoba mempertanyakan uang puluhan miliar yang telah ditarik dari para pedagang.
Namun, pembayaran vendor seperti tanah dan tiang pancang masih jauh dari nilai kontrak yang ditetapkan.
“Saya menduga dana puluhan miliar digunakan untuk keperluan pribadi. Artinya bukan digunakan untuk keperluan pembangunan pasar. Akibat sikap tersebut, Presiden Direktur PT ABB yakni Iwan Hartono memecat saya sebagai Dir Ops,” ucapnya.
“Karena saya mempertanyakan, maka saya dipecat. Ditambah lagi saya mengimbau kepada para pedagang agar menghentikan pembayaran, mengingat progres pembangunan dengan uang yang telah dipungut sangat tidak sebanding,” tambahnya.
Pardede juga menghimbau agar para pedagang tidak melanjutkan pembayaran. Hal itu bertujuan menyelamatkan uang pedagang.
Kemudian, sebelum pembayaran pedagang dilanjutkan, dirinya meminta kepada Presdir agar mempertanggungjawabkan uang puluhan miliar yang telah ditarik.
Selain soal pembiayaan vendor yang masih jauh dari nilai kontrak, kewajiban uang kompensasi ke pemerintah kota Bekasi pun belum dilakukan.
“Untuk vendor tanah dari kontrak Rp.3 miliar baru dibayarkan sebesar Rp570 juta, sedang untuk tiang pancang dari kontrak Rp7,4 miliar baru dibayarkan Rp300 juta. Sementara untuk kompensasi ke Pemkot dari sebesar Rp8,1 miliar sampai bulan September 2022 baru dibayarkan sebesar Rp525 juta,” jelasnya.
Pardede menyikapi persoalan tersebut, dalam waktu dekat dirinya bakal membentuk tim untuk melaporkan dugaan penggelapan uang para pedagang yang diduga kuat dilakukan Presdir Iwan Hartono ke Polda Metro Jaya (PMJ).
Selain itu, dirinya juga meminta kepada pemerintah Kota Bekasi agar mengambil alih atau memutus kontrak kerjasama dengan PT. ABB.
Karena jika tidak, dipastikan revitalisasi bakal gagal terlaksana seperti yang diharapkan semua pihak.
Saat ini pihaknya sedang mengerjakan tiang pancang, karena pakerjaan urugan sudah selesai tapi karena dananya sudah diambil Presdir PT ABB Iwan Hartono sebesar Rp25 Miliar.
“Saya akan segera melapor ke inspektorat supaya dilakukan audit ivestigasi kemana uang pedagang. Saya rasa ya pemerintah harus tegas terhadap PT ABB, saya mohon Pemkot untuk sementara menghentikan segala kegiatan yang dilakukan PT ABB untuk meminimalisir kerugian para pedagang,” terangnya.
Perlu diketahui, sebelum dirinya diangkat menjadi Dirops, belum ada pergerakan apapun dari pihak pengembang revitalisasi.
Baru setelah dirinya diangkat, baik soal perizinan seperti IMB, AMDAL dan IPAL dapat di selesaikan pengajuan ijinnya ke Pemkot Bekasi.
“Dalam waktu dekat ini saya akan laporkan ke Inspektorat. Karena bukti dan catatan lengkap di saya,” tukasnya.
Terpisah, Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin), Rommy Payan mengatakan, Revitalisasi Pasar Kranji Baru dalam proses sedang ditelaah oleh Plt Kadisdagperin.
“Saya nunggu hasil telaah dari Plt.Kadisdagperin dulu ya,” singkatnya. (mar)
