JAKARTA – Tidak ada satu pun dari sembilan partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024 yang dinyatakan memenuhi syarat verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan.
Demikian yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) usai merampungkan proses verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan.
Ada pun hasil yang didapat adalah kesemuanya berstatus belum memenuhi syarat (BMS).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adapun Sembilan parpol yang menjalani verifikasi faktual tersebut adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Perindo, PBB, partai Hanura, partai Ummat, partai Buruh, partai Garuda, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dan partai Gelora.
“Kesembilan parpol yang diverifikasi faktual tersebut berstatus BMS (Belum Memenuhi Syarat),” kata Komisioner KPU Idham Holik di Jakarta, Rabu (09/11/2022).
Soal proses verifikasi, Idham menjelaskan, KPU dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota memverifikasi kepengurusan dan keanggotaan masing-masing partai sejak 15 Oktober hingga 4 November 2022.
Namun demikian, Idham enggan membuka alasan kenapa sembilan partai itu tidak memenuhi syarat.
“Penjelasan detail terkait hasil verifikasi faktual akan disampaikan kepada partai politik bersangkutan,” tegasnya.
Selain itu, lanjut Idham, KPU masih memberikan kesempatan kepada sembilan partai itu untuk memperbaiki persyaratan kepengurusan dan keanggotaan berdasarkan hasil verifikasi faktual yang telah dilakukan.
“Masa perbaikan ini berlangsung dari 10 November hingga 23 November 2022,” tandasnya.
Untuk diketahui, dalam proses verifikasi faktual masih ditemukan kasus partai mencatut nama warga sebagai anggota partai. Pencatutan itu misalnya ditemukan di Kabupaten Badung dan Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali.
Komisioner KPU Kabupaten Jembrana, Made Widiastra menyampaikan, terdapat belasan kasus pencatutan nama warga yang ditemukan saat verifikasi faktual di wilayahnya. “Pencatutan dilakukan oleh hampir semua partai yang ikut verifikasi faktual,” kata Widiastra di Denpasar, Sabtu (5/11/2022).
