Antisipasi Kasus Keracunan, Wali Kota Tri Adhianto Prioritaskan Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis di Bekasi

- Jurnalis

Senin, 29 September 2025 - 11:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.

KOTA BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengambil langkah antisipatif dengan memperketat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kebijakan ini diambil di tengah maraknya laporan kasus keracunan massal akibat program serupa di berbagai wilayah di Indonesia.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menegaskan bahwa meskipun hingga kini belum ditemukan kasus keracunan di Kota Bekasi, pengawasan program MBG menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, evaluasi dilakukan secara ketat, berjenjang, dan berkelanjutan untuk memastikan keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat.

Komitmen Wali Kota Bekasi Cegah Keracunan

Saat ditemui jurnalis rakyatbekasi.com di Plaza Pemkot Bekasi pada Senin (29/09/2025), Tri Adhianto menyatakan bahwa pendampingan dan monitoring di lapangan terus dilakukan secara intensif.

Ia ingin memastikan setiap proses, mulai dari pengolahan hingga distribusi, memenuhi standar kesehatan dan higienitas yang tinggi.

​”Ya, tentu dilakukan pendampingan terus. Kami melihat secara berjenjang, baik dari Dinas selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang punya simplifikasi,” ucap Tri Adhianto.

​Langkah proaktif ini diambil untuk memitigasi risiko dan menjaga kepercayaan publik terhadap program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.

Sistem Pengawasan Lintas Sektoral

Tri Adhianto menjelaskan bahwa mekanisme pengawasan program MBG di Kota Bekasi melibatkan koordinasi lintas sektoral yang solid.

Setiap dinas terkait memiliki peran spesifik untuk memastikan kualitas program dari berbagai aspek.

  • Dinas Lingkungan Hidup: Bertanggung jawab memantau pengelolaan sampah dan sanitasi di lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
  • Dinas Kesehatan: Mengawasi standar gizi, proses memasak yang higienis, serta kelayakan bahan makanan yang digunakan.
  • Aparat Kewilayahan: Camat dan Lurah bertugas melakukan pemantauan langsung di lapangan, baik terhadap operasional dapur maupun proses distribusi makanan kepada penerima manfaat di wilayah masing-masing.

​”Termasuk di dalamnya adalah Camat dan Lurah melakukan pemantauan terkait dengan kewilayahan, baik kewilayahan dapur maupun kewilayahan terkait dengan cakupan distribusi dari dapur yang ada,” sambungnya.

Respons Nasional: Rakor hingga Instruksi Presiden

Langkah Pemkot Bekasi ini sejalan dengan perhatian serius pemerintah pusat terhadap isu keracunan program MBG.

Pada hari yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dijadwalkan menggelar rapat koordinasi (rakor) virtual bersama seluruh kepala daerah.

​Rakor ini turut dihadiri oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan perwakilan dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyatukan langkah antisipasi dan penanganan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan investigasi menyeluruh terhadap seluruh kasus keracunan massal program MBG.

Presiden juga menginstruksikan agar setiap SPPG yang terbukti bermasalah ditutup sementara hingga proses evaluasi dan perbaikan selesai dilakukan.

Data Kasus Keracunan Nasional

​Keseriusan pemerintah dipicu oleh data yang mengkhawatirkan. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa terjadi lonjakan kasus keracunan.

Berdasarkan data BGN, pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, tercatat ada 24 kasus keracunan dari 2.391 dapur yang beroperasi.

Angka ini melonjak tajam pada periode 1 Agustus hingga 27 September 2025, di mana tercatat 47 kasus keracunan dari total 7.244 dapur yang beroperasi.

Prioritas Keamanan Pangan bagi Penerima Manfaat

Dengan total penerima manfaat MBG secara nasional yang mencapai 31 juta orang, keamanan dan kualitas makanan menjadi aspek yang tidak dapat ditawar.

Komitmen Pemkot Bekasi untuk memperketat pengawasan adalah langkah krusial untuk memastikan program ini berjalan sesuai tujuan utamanya: meningkatkan gizi masyarakat tanpa membahayakan kesehatan mereka.

Tetap ikuti informasi terbaru mengenai pelaksanaan program publik di Kota Bekasi melalui rakyatbekasi.com untuk mendapatkan berita yang akurat dan terpercaya.


Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Vidya Abimata Gelar Kelas Pendidikan Inklusif bagi Anak Putus Sekolah di Bekasi Utara
Masjid Agung Al Barkah Gelar Zikir Nisfu Syaban dan Isra Mi’raj Bersama Wali Kota Bekasi
Dinkes Kota Bekasi Pastikan 82 SPPG Penuhi Standar Laik Higienis
Dishub Terapkan Contraflow Urai Kemacetan di Bundaran Summarecon Bekasi
Pengembang CBD Kranggan Mulai Perbaiki Jalan Longsor di Jatisampurna
Disdagperin Pantau Ketat Harga Sembako di Pasar Tradisional Kota Bekasi
Gelar PERSAMI, YPI Assahaqiyah Pondokmelati Bentuk Karakter Mandiri Siswa
Pemkot Bekasi Siapkan Rp500 Miliar untuk Pembebasan Lahan PLTSa Sumurbatu

Berita Terkait

Senin, 2 Februari 2026 - 20:56 WIB

Vidya Abimata Gelar Kelas Pendidikan Inklusif bagi Anak Putus Sekolah di Bekasi Utara

Senin, 2 Februari 2026 - 15:09 WIB

Masjid Agung Al Barkah Gelar Zikir Nisfu Syaban dan Isra Mi’raj Bersama Wali Kota Bekasi

Senin, 2 Februari 2026 - 14:42 WIB

Dinkes Kota Bekasi Pastikan 82 SPPG Penuhi Standar Laik Higienis

Senin, 2 Februari 2026 - 13:18 WIB

Dishub Terapkan Contraflow Urai Kemacetan di Bundaran Summarecon Bekasi

Senin, 2 Februari 2026 - 11:49 WIB

Disdagperin Pantau Ketat Harga Sembako di Pasar Tradisional Kota Bekasi

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca