Anggota DPRD Kota Bekasi Gilang Esa Mohamad menjaring aspirasi masyarakat terkait infrastruktur dan pendidikan saat menggelar Reses Perdana yang diselenggarakan di Sekretariat RW 01 RT 04 Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Rabu (30/10/2024) sore.
Pada kesempatan tersebut, Gilang mengatakan bahwa masih banyak warga yang mengeluhkan mengenai fasilitas sarana dan prasarana umum yang tidak diakomodir secara utuh.
“Jadi pertama-tama masalah lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) menjadi persoalan yang serius di masyarakat. Karena kenapa? Pada hari ini, PLN memutuskan aliran listrik semua lampu penerangan jalan yang dipasang secara swadaya oleh masyarakat,” ucap Gilang kepada rakyatbekasi.com saat ditemui di lokasi Reses I, Rabu (30/10/2024) petang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Anggota Komisi 2 DPRD Kota Bekasi ini mengungkapkan bahwa ratusan lampu penerangan jalan umum swadaya masyarakat yang dipadamkan oleh PLN itu tersebar di sejumlah wilayah yang berada di Bekasi Barat dan Pondokgede, seperti di RW 15.
“Ya ada 100 sampai 40 titik, 30 titik itu lumayan banyak. Makanya kemarin, dalam Rapat Komisi 2 bersama DBMSDA, saya sampaikan hal tersebut ke Pak Kadis, bahwa PJU ini menjadi prioritas,” ungkapnya.
“Jangan sampai gelap gulita, itu jadi potensi kejahatan merajalela. Kedua juga estetika, keamanan dan lain lain. Jangan sampai wilayah se Bekasi Barat dan Pondokgede yang bersebelahan dengan Ibu Kota (Jakarta) gelap gulita,” tambahnya.
Selain itu, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bekasi ini juga menerima keluhan mengenai minimnya lahan pemakaman bagi masyarakat yang meninggal dunia. Selain minimnya lahan, kata dia, banyak warga juga turut terkendala biaya, karena semakin mahalnya lahan pemakaman.
“Sebelum saya jadi dewan, banyak warga datang ke saya. ‘Pak Gilang, ini kita mau ngubur, tapi engga tahu kita engga punya duit dan lain-lain’. Ini yang maksud saya, kita harus cari fasilitas umum seperti Kota Bintang (selaku Pengembang yang ada di Bekasi Barat) itu untuk menyediakan lahan tersebut,” cetusnya.
Namun nyatanya, kata dia, pihak pengembang selalu membangun lahan pemakaman umum di luar area domisilinya.
“Nah ini yang kita harus ada solusi, supaya warga yang ada di Bekasi Barat, Pondokgede dan warga sekitar sini bisa menguburkan secara proper dengan biaya yang masuk akal. Kalau di lahan pemakaman swasta kan mahal, bisa sampai Rp8 Juta. Gimana? perasaan sudah sedih, ini lah perjuangan saya yang kemarin saya sampaikan ke mitra saya di Komisi 2,” imbuhnya.
Lebih lanjut putra pertama mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad ini mengkritisi minimnya perhatian pemerintah terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan di Kelurahan Jakasampurna.
Hingga saat ini, lanjut dia, Kelurahan Jakasampurna belum mempunyai Fasilitas Kesehatan (Faskes) Puskemas sendiri. Tak hanya itu, sarana dan prasarana pendidikan seperti sekolah SMP dan SMA Negeri pun belum tersedia .
“Mau gimana? Puskemas ada di selatan. Sekolah juga lebih dekat ke arah Kranji sama Bintara, padahal Kelurahan Jakasampurna ini adalah termasuk wilayah dengan populasi penduduk yang besar namun tidak punya fasilitas umum yang proper dalam pelayanan. Hal seperti ini lah yang saya perjuangkan dan menjadi PR [pekerjaan rumah],” pungkasnya.
