Aksi vandalisme di Kota Bekasi terus menjadi perhatian publik, terutama karena terjadi di jalan-jalan utama yang seharusnya mendapat pengawasan ketat.
Bendahara Forum Seniman Bekasi, Devi Irawan, mengungkap bahwa meskipun Kota Bekasi memiliki 82 titik CCTV, hanya 32 di antaranya yang berfungsi, sehingga pengawasan terhadap aksi vandalisme masih jauh dari optimal.
“Ini seperti ada pembiaran. Minimal harus ada koordinasi antara instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan, untuk memastikan bahwa CCTV berfungsi dalam memantau jalan-jalan utama, terutama jalan protokol. Jargon Smart City sepertinya masih jauh dari kenyataan,” ujar Devi, yang juga merupakan seorang seniman mural.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Devi menilai bahwa jika warga Kota Bekasi belum terbiasa berdisiplin menjaga fasilitas umum, seharusnya pengawasan pemerintah lebih diperketat.
Meskipun aksi vandalisme terjadi berulang kali, kata dia, belum ada satu pun pelaku yang berhasil ditangkap.
“Kami meminta rekaman CCTV di wilayah yang terdampak, tetapi ternyata tidak tersedia. Padahal, lokasi kejadian ada di jalan utama dekat Tugu Bambu, yang semestinya tidak luput dari pemantauan,” tambahnya.
Hal serupa diungkapkan oleh Bagus (38), warga Bekasi Utara, yang beberapa hari lalu kehilangan saudaranya akibat tabrak lari di Jalan Joyo Martono, Bekasi Timur.
Saat ia meminta rekaman CCTV di lokasi kepada Dinas Perhubungan (Dishub), pihak terkait mengarahkan permintaan tersebut ke Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
“Saudara saya mengalami tabrak lari sekitar pukul 02.35 WIB, dan saat kami meminta rekaman CCTV, kami malah diminta menghubungi BPTJ. Ini kan jalan utama dan besar di Kota Bekasi. Apalagi korban meninggal—kami harus tanya ke siapa?” ujar Bagus dengan nada kesal.
Menanggapi keluhan masyarakat, Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dishub Kota Bekasi, Teguh Indrianto, menjelaskan bahwa tidak semua CCTV di Kota Bekasi berada di bawah pengelolaan Dishub. Sebagian dioperasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta BPTJ .
“CCTV di Kota Bekasi ada yang dikelola oleh Pemkot dan ada yang oleh BPTJ. Selain itu, jaringan fiber optiknya juga kebanyakan berada di bawah BPTJ. Banyak CCTV yang mengalami blackout akibat penertiban kabel udara ke kabel bawah tanah oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA),” kata Teguh.
Ia mengakui bahwa warga mungkin kesulitan dalam mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan CCTV di Kota Bekasi, namun demikian kondisi ini memang terjadi.
“Jaringan CCTV terkoneksi dengan sistem yang sudah ada dan sebagian merupakan milik BPTJ. Sementara itu, ada beberapa yang menggunakan kabel sendiri untuk operasionalnya,” jelasnya.
Menyikapi maraknya aksi vandalisme, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, telah mengambil langkah tegas dengan mengadakan sayembara bagi warga yang berhasil menangkap pelaku vandalisme.
“Ada hadiah sebesar Rp10 juta bagi siapa pun yang berhasil menangkap pelaku vandalisme. Langkah ini diambil untuk meminimalisir aksi serupa di masa mendatang serta memberikan efek jera agar kasus ini tidak berulang,” ungkapnya.
Masyarakat berharap Pemerintah Kota Bekasi segera meningkatkan pengawasan terhadap fasilitas umum, terutama dengan memastikan fungsi CCTV serta mengambil tindakan lebih tegas terhadap pelaku vandalisme.
Dengan sistem Smart City yang lebih baik, Kota Bekasi diharapkan dapat menjadi kota yang tertib, aman, dan bebas dari aksi perusakan fasilitas publik.
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.



































