Dinkes Kota Bekasi Luncurkan Program Gebyar Penanganan Stunting sampai Pusing

- Jurnalis

Kamis, 24 April 2025 - 14:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi resmi meluncurkan Gebyar Penanganan Stunting dan Integrasi Layanan Primer, Kamis (24/04/2025).

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi resmi meluncurkan Gebyar Penanganan Stunting dan Integrasi Layanan Primer, Kamis (24/04/2025).

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi resmi meluncurkan Gebyar Penanganan Stunting dan Integrasi Layanan Primer (ILP) tingkat Puskesmas sebagai upaya menekan angka stunting di wilayah setempat.

Program ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan, terutama bagi RW yang berada jauh dari Puskesmas, guna meningkatkan akses layanan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sekretaris Dinkes Kota Bekasi, Fikri Firdaus, mengungkapkan bahwa Integrasi Layanan Primer menjadi langkah strategis untuk percepatan penanganan stunting dengan memastikan akses layanan kesehatan tersedia di setiap wilayah.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami ingin memastikan bahwa pelayanan kesehatan dapat menjangkau RW yang lokasinya jauh dari Puskesmas. Oleh karena itu, kami mengaktifkan kembali Puskesmas Keliling (Pusing) serta menggandeng fasilitas kesehatan pertama seperti klinik swasta dan tenaga kesehatan dari rumah sakit yang ada di wilayah tersebut. Dengan ini, penanganan dan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan lebih cepat dan efektif,” ujar Fikri Firdaus dalam acara yang berlangsung di Rhema Building Convention Center, Jakasampurna, Bekasi Barat, Kamis (24/04/2025).

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinkes Kota Bekasi, jumlah anak yang mengalami stunting di Kota Bekasi sebelumnya tercatat sebanyak 3.571 anak. Namun, pada April 2025, terjadi peningkatan angka stunting menjadi sekitar 4.000 anak, sehingga diperlukan tindakan cepat untuk mengatasi permasalahan ini.

Untuk tahap awal, kata dia, layanan ILP akan diterapkan dengan uji coba satu kali dalam sebulan. Program ini juga melibatkan pemangku wilayah setempat, termasuk camat dan lurah, untuk menentukan area mana yang memiliki RW terjauh dari Puskesmas, sehingga dapat dijadikan prioritas dalam pemberian layanan kesehatan.

“Puskesmas di wilayah masing-masing akan melakukan pelayanan di RW yang dianggap jauh dari lokasi fasilitas kesehatan. Program ini kami luncurkan sebagai bagian dari upaya penanganan stunting secara komprehensif dan inovatif,” jelasnya.

Fikri Firdaus menambahkan bahwa skrining dini terhadap ibu hamil dan balita menjadi bagian yang sangat penting dalam upaya menekan angka stunting di Kota Bekasi.

Program ini akan memastikan bahwa ibu dan anak mendapatkan pemantauan kesehatan sejak dini untuk mencegah terjadinya stunting akibat kekurangan gizi dan faktor lainnya.

“Kami mengajak semua pihak, termasuk camat dan lurah, untuk bersama-sama mendukung program penanganan stunting ini. Kesadaran masyarakat dan keterlibatan semua elemen sangat dibutuhkan untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan bebas dari stunting,” paparnya.

Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk mengatasi permasalahan stunting secara sistematis melalui pendekatan yang berbasis pelayanan kesehatan primer, peningkatan akses nutrisi, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat bagi ibu hamil dan anak-anak.

Program Integrasi Layanan Primer (ILP) ini diharapkan dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan cakupan layanan kesehatan bagi warga Kota Bekasi, terutama mereka yang berada di daerah dengan akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan.

Visited 266 times, 1 visit(s) today

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

6.000 LGBT di Kota Bekasi: MUI Desak Pemkot Bertindak Tegas
PSEL Sumurbatu Masuk Tahap Realisasi, Ground Breaking Dijadwalkan 8 Juli 2026
Tegas! Pemkot Bekasi Larang ASN Ngonten di Jam Kerja Pakai Atribut Dinas
Ancaman Kemarau Ekstrem, Pemkot Bekasi Petakan Titik Kritis Rawan Kekeringan
Gaji PPPK Diambil Alih Pusat, APBD Kota Bekasi Bernapas Lega
Aplikasi Pendekar Bhagasasi Resmi Rilis, Permudah Pelanggan Cek Pemakaian Air
Calon Kepala Puskesmas di Kota Bekasi Wajib Miliki STR dan Sertifikasi Izin Praktik
Wacana CFD Alun-Alun Hasibuan Mandek, Dishub Belum Beri Restu
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Selasa, 9 Juni 2026 - 17:30 WIB

6.000 LGBT di Kota Bekasi: MUI Desak Pemkot Bertindak Tegas

Selasa, 9 Juni 2026 - 13:08 WIB

PSEL Sumurbatu Masuk Tahap Realisasi, Ground Breaking Dijadwalkan 8 Juli 2026

Selasa, 9 Juni 2026 - 11:24 WIB

Ancaman Kemarau Ekstrem, Pemkot Bekasi Petakan Titik Kritis Rawan Kekeringan

Selasa, 9 Juni 2026 - 10:10 WIB

Gaji PPPK Diambil Alih Pusat, APBD Kota Bekasi Bernapas Lega

Senin, 8 Juni 2026 - 22:32 WIB

Aplikasi Pendekar Bhagasasi Resmi Rilis, Permudah Pelanggan Cek Pemakaian Air

Berita Terbaru

Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, bersama Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, dan jajaran pejabat terkait memamerkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berpredikat WTP usai prosesi penyerahan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (09/06/2026).

Parlementaria

Pemkot Bekasi Sabet WTP BPK Jabar, Bukti APBD Makin Sehat!

Selasa, 9 Jun 2026 - 16:42 WIB

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal kepada wartawan usai dilantik Prabowo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (08/06/2026). (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Nasional

Masuk Istana, Said Iqbal Jamin Hak Demo Buruh Tak Dikebiri

Selasa, 9 Jun 2026 - 14:00 WIB

error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x