Dinkes Kota Bekasi Luncurkan Program Gebyar Penanganan Stunting sampai Pusing

- Jurnalis

Kamis, 24 April 2025 - 14:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi resmi meluncurkan Gebyar Penanganan Stunting dan Integrasi Layanan Primer, Kamis (24/04/2025).

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi resmi meluncurkan Gebyar Penanganan Stunting dan Integrasi Layanan Primer, Kamis (24/04/2025).

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi resmi meluncurkan Gebyar Penanganan Stunting dan Integrasi Layanan Primer (ILP) tingkat Puskesmas sebagai upaya menekan angka stunting di wilayah setempat.

Program ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan, terutama bagi RW yang berada jauh dari Puskesmas, guna meningkatkan akses layanan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sekretaris Dinkes Kota Bekasi, Fikri Firdaus, mengungkapkan bahwa Integrasi Layanan Primer menjadi langkah strategis untuk percepatan penanganan stunting dengan memastikan akses layanan kesehatan tersedia di setiap wilayah.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami ingin memastikan bahwa pelayanan kesehatan dapat menjangkau RW yang lokasinya jauh dari Puskesmas. Oleh karena itu, kami mengaktifkan kembali Puskesmas Keliling (Pusing) serta menggandeng fasilitas kesehatan pertama seperti klinik swasta dan tenaga kesehatan dari rumah sakit yang ada di wilayah tersebut. Dengan ini, penanganan dan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan lebih cepat dan efektif,” ujar Fikri Firdaus dalam acara yang berlangsung di Rhema Building Convention Center, Jakasampurna, Bekasi Barat, Kamis (24/04/2025).

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinkes Kota Bekasi, jumlah anak yang mengalami stunting di Kota Bekasi sebelumnya tercatat sebanyak 3.571 anak. Namun, pada April 2025, terjadi peningkatan angka stunting menjadi sekitar 4.000 anak, sehingga diperlukan tindakan cepat untuk mengatasi permasalahan ini.

Untuk tahap awal, kata dia, layanan ILP akan diterapkan dengan uji coba satu kali dalam sebulan. Program ini juga melibatkan pemangku wilayah setempat, termasuk camat dan lurah, untuk menentukan area mana yang memiliki RW terjauh dari Puskesmas, sehingga dapat dijadikan prioritas dalam pemberian layanan kesehatan.

“Puskesmas di wilayah masing-masing akan melakukan pelayanan di RW yang dianggap jauh dari lokasi fasilitas kesehatan. Program ini kami luncurkan sebagai bagian dari upaya penanganan stunting secara komprehensif dan inovatif,” jelasnya.

Fikri Firdaus menambahkan bahwa skrining dini terhadap ibu hamil dan balita menjadi bagian yang sangat penting dalam upaya menekan angka stunting di Kota Bekasi.

Program ini akan memastikan bahwa ibu dan anak mendapatkan pemantauan kesehatan sejak dini untuk mencegah terjadinya stunting akibat kekurangan gizi dan faktor lainnya.

“Kami mengajak semua pihak, termasuk camat dan lurah, untuk bersama-sama mendukung program penanganan stunting ini. Kesadaran masyarakat dan keterlibatan semua elemen sangat dibutuhkan untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan bebas dari stunting,” paparnya.

Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk mengatasi permasalahan stunting secara sistematis melalui pendekatan yang berbasis pelayanan kesehatan primer, peningkatan akses nutrisi, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat bagi ibu hamil dan anak-anak.

Program Integrasi Layanan Primer (ILP) ini diharapkan dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan cakupan layanan kesehatan bagi warga Kota Bekasi, terutama mereka yang berada di daerah dengan akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan.


Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Nusantara Lestari Laporkan Dugaan Pencemaran Limbah PT Fajar Surya Wisesa Tbk ke KLHK
Perumda Tirta Bhagasasi Genjot Sosialisasi Transaksi Digital Tanpa Kertas di Wilayah Tambun
Antisipasi Aksi Penurunan Paksa Penumpang Trans Beken, Dishub Kota Bekasi Gandeng APH
Dishub Kota Bekasi Gelontorkan Rp9 Miliar untuk Subsidi Trans Patriot dan Trans Beken
Usai Ratusan Angkot Blokade Jalan Ahmad Yani, Tarif Gratis Trans Beken Berakhir 1 Maret 2026
Tolak Operasional Bus Trans Beken, Ratusan Angkot Blokade Jalan Protokol Kota Bekasi
Disparbud Tutup Sementara Hutan Bambu Usai Longsor Akibat Luapan Kali Bekasi
Longsor Terjang Wisata Hutan Bambu Bekasi Timur, 4 Saung Hanyut

Berita Terkait

Kamis, 12 Februari 2026 - 19:28 WIB

Nusantara Lestari Laporkan Dugaan Pencemaran Limbah PT Fajar Surya Wisesa Tbk ke KLHK

Kamis, 12 Februari 2026 - 17:37 WIB

Perumda Tirta Bhagasasi Genjot Sosialisasi Transaksi Digital Tanpa Kertas di Wilayah Tambun

Kamis, 12 Februari 2026 - 16:14 WIB

Antisipasi Aksi Penurunan Paksa Penumpang Trans Beken, Dishub Kota Bekasi Gandeng APH

Kamis, 12 Februari 2026 - 14:34 WIB

Dishub Kota Bekasi Gelontorkan Rp9 Miliar untuk Subsidi Trans Patriot dan Trans Beken

Kamis, 12 Februari 2026 - 14:18 WIB

Usai Ratusan Angkot Blokade Jalan Ahmad Yani, Tarif Gratis Trans Beken Berakhir 1 Maret 2026

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca