Puluhan mahasiswa melakukan unjuk rasa di depan pintu masuk kantor DPRD Kota Bekasi berharap ditemui wakil rakyat untuk menanggapi aspirasi yang disampaikan.
Aksi unjuk rasa terbagi dalam dua gelombang, yang pertama dari Forum Aspirasi Mahasiswa Bekasi Untuk Indonesia (Fambui). Dalam orasinya mereka menyoroti pembangunan gedung baru DPRD Kota Bekasi yang menelan anggaran APBD senilai Rp12,6 miliar.
Mereka menyebut pembangunan gedung baru yang sedianya akan diperuntukan buat ruangan setiap anggota dewan kurang tepat, mengingat saat ini masih dalam situasi pandemi Covid -19, dan di Kota Bekasi sendiri masih banyak kasus kemiskinan, pendidikan, penggusuran yang belum terselesaikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Seharusnya kinerja anggota dewan itu ditentukan dari dirinya sebagai wakil rakyat, bukan dari gedung yang menghabiskan uang rakyat. Jika diperhatikan, gedung yang sudah ada masih sangat layak dan nyaman untuk ditempati,” ujar salah seorang pengunjuk rasa di tengah orasinya di depan Kantor DPRD Kota Bekasi, Senin (06/12/2021).
Selain itu, para pengunjuk rasa juga meneriakan yel yel “Copot Bang Choi (Choiruman J Putro/ Ketua DPRD) dan Sekretaris Dewan”. Sempat terjadi kericuhan aparat dengan pengunjuk rasa sewaktu para pendemo ingin kembali membakar ban, namun dicegah oleh aparat. Pintu gerbang masuk kantor DPRD pun sempat dijebol plat besi penutupnya, kemudian dirobohkan.
Tak berselang lama, rombongan pengunjuk rasa kedua datang. Mereka gabungan dari mahasiswa BEM STIE Tribuana dan Universitas Mitra Karya Kota Bekasi.
Setelah tiba, rombongan aksi sempat memblokade Jalan Cut Mutia depan DPRD yang akan mengarah ke Perempatan Lampu Merah Rawa Semut.
Dalam tuntutannya mereka meminta DPRD Kota Bekasi, khususnya Komisi IV yang berkaitan dengan pendidikan untuk mendukung penuh Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
“Apalagi yang kita lihat sekarang ini marak kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, contoh yang beberapa waktu lalu terjadi kasus Novia Widyasari, menurut saya itu bentuk kegagalan perlindungan seksual di perguruan tinggi,” kata Ardi, salah seorang kordinator aksi.
Para pengunjuk rasa berharap akan ditemui Ketua DPRD Choiruman J Putro maupun Sekretaris Dewan Hanan Tarya. Namun, hingga pukul tiga sore tidak ada yang menemui para pengunjuk rasa hingga membubarkan diri dan menyatakan akan kembali menggelar aksi serupa selanjutnya. (Mar)
