Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Lintong Dianto Putra, menekankan pentingnya optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi. Ia meminta agar capaian target kerja OPD dimaksimalkan untuk mendukung program prioritas pemerintah daerah.
Langkah ini dilakukan menyusul pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto dan Wakil Wali Kota Harris Bobihoe oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Februari 2025, dengan masa 100 hari kerja yang akan jatuh pada 20 Mei 2025 mendatang.
“Program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota melibatkan 37 perangkat daerah. Namun, tidak semua OPD memiliki program 100 hari kerja. Hanya beberapa OPD yang memiliki target khusus, seperti DP3A terkait persoalan posyandu dan Satpol PP terkait penataan Pedagang Kaki Lima (PKL),” ujar Lintong Dianto Putra kepada rakyatbekasi.com saat dikonfirmasi, Minggu (27/04/2025).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Lintong menjelaskan bahwa jajaran Asisten Daerah (Asda) di Sekretariat Daerah secara rutin melakukan evaluasi kinerja OPD setiap pekan, tepatnya pada hari Jumat.
Evaluasi ini, kata dia, bertujuan untuk memantau capaian kerja masing-masing OPD dan memastikan bahwa target 100 hari kerja dapat tercapai.
“Pada tanggal 20 Mei nanti, kami akan mengevaluasi mana OPD yang berhasil mencapai target 100 hari kerja dan mana yang belum. Namun, sejauh ini, masing-masing OPD masih on track dalam menjalankan programnya,” jelasnya.
Lintong juga mengakui bahwa beberapa OPD belum melaporkan hasil capaian kinerja mereka. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan program yang berlangsung di akhir pekan, sehingga laporan baru dapat disampaikan pada evaluasi berikutnya.
“Ada program yang dilaksanakan pada hari Sabtu atau Minggu, sehingga laporan capaian baru bisa disampaikan pada evaluasi hari Jumat berikutnya. Ini menjadi salah satu kendala yang kami hadapi,” imbuhnya.
Secara umum, lanjut dia, capaian kinerja 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi berorientasi pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Program-program prioritas yang menjadi fokus OPD harus diselesaikan sesuai koridor yang telah ditetapkan.
“Harapan kami, rekan-rekan OPD dapat bekerja dengan baik dan berintegritas. Program-program yang dijalankan langsung menyentuh masyarakat, sehingga masyarakatlah yang akan merasakan dan menilai hasilnya. Kami berharap 100 hari kerja ini dapat mendukung visi, misi, dan 7 program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi,” papar Lintong.
Untuk diketahui, sebagai bagian dari RPJMD, Pemerintah Kota Bekasi telah menetapkan 7 program prioritas yang menjadi fokus utama dalam 100 hari kerja, di antaranya:
- Peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk posyandu dan fasilitas kesehatan.
- Penataan kawasan PKL untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman.
- Pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengurangan banjir dan pencemaran.
- Peningkatan infrastruktur jalan dan saluran air.
- Pengembangan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM.
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan ekstrem.
- Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Lebih jauh Lintong berharap bahwa seluruh OPD dapat menjalankan program-programnya dengan baik, sehingga target 100 hari kerja dapat tercapai. Ia juga menekankan pentingnya integritas dan komitmen OPD dalam mendukung visi dan misi pemerintah daerah.
“Kami percaya bahwa OPD bekerja dengan baik dan berintegritas. Program-program yang dijalankan harus langsung menyentuh masyarakat, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh warga Kota Bekasi,” tutupnya.
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.