Jelang HUT Kota Bekasi ke-29: DPRD Desak Evaluasi Total Jalan Rusak, Banjir, dan Sampah!

Poin Utama:

• ​Lokasi & Momen: Evaluasi menyeluruh jelang peringatan Hari Jadi (HUT) Kota Bekasi ke-29 pada 10 Maret 2026.
• ​Fokus Infrastruktur: Mendesak respons cepat Dinas Bina Marga terkait jalan rusak di area perbatasan (seperti Pondokgede) dan proyek galian Kalimalang.
• ​Pengelolaan Lingkungan: Pengawasan ketat terhadap rencana proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di kawasan Bantargebang.
• ​Transportasi Publik: Peninjauan kembali skema pembiayaan dan penetapan tarif untuk layanan transportasi Trans Beken.

​BEKASI – Menjelang peringatan Hari Jadi Kota Bekasi ke-29 yang jatuh pada 10 Maret 2026 mendatang, sejumlah persoalan mendasar di tengah masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang membutuhkan perhatian serius.

Isu krusial seperti jalan rusak, banjir tahunan, pengelolaan sampah darurat, hingga sistem transportasi publik terus menjadi sorotan utama warga dan legislatif.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilang Esa Mohammad, menilai usia Kota Bekasi yang hampir menginjak tiga dekade ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh bagi pemerintah daerah, khususnya jajaran pemerintahan di bawah arahan Wali Kota Bekasi.

​Momentum Refleksi Tiga Dekade Otonomi

​Menurut Gilang, peringatan ulang tahun ini bukan sekadar perayaan seremonial, melainkan titik tolak untuk melihat sejauh mana kesejahteraan masyarakat telah diakomodasi.

​“Ini HUT ke-29 adalah proses panjang Kota Bekasi menjadi kota otonom, berpisah dari Kabupaten Bekasi. Tidak terasa sudah hampir 30 tahun. Evaluasi kinerja harus menjadi kado utama tahun ini,” ujar Gilang kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Sabtu (07/03/2026).

​Sorotan Tajam Infrastruktur: Jalan Berlubang dan Proyek Galian

​Sebagai anggota Komisi II DPRD yang membidangi infrastruktur, Gilang secara khusus menyoroti kondisi jalan rusak dan berlubang yang kerap memakan korban.

Kerusakan ini sangat terasa di wilayah perbatasan dengan DKI Jakarta, seperti di kawasan Pondokgede dan sekitarnya.

​Hampir setiap hari warga mengeluhkan kondisi infrastruktur ini melalui berbagai platform media sosial.

​“Banyak kendaraan rusak, bahkan pengendara motor jatuh akibat jalan berlubang,” kata Gilang dengan tegas.

​Ia menekankan bahwa perbaikan jalan tidak boleh ditunda. Pemerintah harus segera memaksimalkan Unit Reaksi Cepat (URC) di bawah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air untuk melakukan penambalan dan perbaikan permanen.

​Lebih lanjut, Gilang juga mengkritisi bekas galian proyek utilitas yang dibiarkan merusak bahu jalan dan tidak direstorasi dengan baik, salah satu contohnya terjadi di sepanjang koridor Kalimalang.

​Penanganan Banjir dan Darurat Pengelolaan Sampah

​Selain infrastruktur jalan, bencana banjir besar yang sempat melumpuhkan sebagian wilayah pada 4 Maret 2025 lalu harus dijadikan pelajaran berharga. Sistem drainase yang buruk dinilai masih menjadi penyebab utama.

​“Penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi, dari hulu hingga hilir,” paparnya.

​Di sektor lingkungan hidup, penumpukan volume sampah juga menjadi isu kritis. Rencana pemerintah daerah untuk membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah/PLTSa) di area Bantargebang mendapat sambutan baik dari legislatif.

Namun, Gilang mengingatkan agar proyek bernilai besar ini dijalankan secara transparan, akuntabel, dan didasarkan pada kajian analisis dampak lingkungan yang matang.

​Evaluasi Transportasi Publik Trans Beken

​Bergeser ke bidang transportasi, inisiatif layanan angkutan umum Trans Beken dinilai sebagai langkah positif untuk mengurai kemacetan kota.

Kendati demikian, DPRD Kota Bekasi masih menunggu penjelasan rinci dari pihak eksekutif terkait transparansi skema pembiayaan operasional dan sistem penetapan tarif yang tidak memberatkan masyarakat pengguna.

​Harapan Menuju Kota Bekasi yang Lebih Baik

​Di penghujung keterangannya, Gilang berharap di momentum HUT Kota Bekasi ke-29 ini, pemerintah dapat lebih responsif dalam menindaklanjuti setiap aduan warga.

​“Persoalan banjir, macet, jalan rusak, tumpukan sampah, hingga transportasi harus menjadi prioritas utama. Kami di DPRD siap mendukung setiap program positif, sekaligus menjalankan peran pengawas agar setiap kebijakan tidak merugikan masyarakat,” tutupnya.

​Bagaimana pendapat Anda mengenai kondisi infrastruktur jelang HUT Kota Bekasi ke-29 ini? Apakah jalan di sekitar tempat tinggal Anda sudah mulus? Bagikan keluhan, harapan, atau aspirasi Anda di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa bagikan artikel ini agar suara Anda terdengar lebih luas!