Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim, optimistis bahwa pendaftaran dua posisi Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bekasi akan menarik banyak peminat, meskipun seleksi dilakukan secara terbuka oleh Pemerintah Daerah.
Saat ini, terdapat dua kursi direksi perusahaan pelat merah milik Kota Patriot yang mengalami kekosongan, yaitu:
- Direktur PT Mitra Patriot (Perseroda)
- Direktur PT Sinergi Patriot Bekasi (BUMD Gas dan Niaga Gas Hilir)
Politisi PDI Perjuangan ini pun meyakini bahwa banyak tokoh bisnis dan juga profesional di Bekasi yang memiliki kapabilitas dan potensi untuk mengembangkan BUMD dengan manajemen yang lebih kuat.
Related Posts:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya rasa pendaftar tidak akan sepi. Banyak individu di Bekasi yang memiliki minat dan kompetensi tinggi dalam mengelola perusahaan daerah dengan pendekatan manajerial yang baik,” ujarnya dalam keterangannya, Minggu (04/05/2025).
Arif menekankan bahwa Pemerintah Daerah harus benar-benar selektif dalam memilih direksi BUMD. Hal tersebut dirasa sangat perlu, kata dia, demi memastikan bahwa kandidat yang terpilih kelak memiliki pola pikir strategis dan kemampuan manajerial handal .
“Pemilihan direksi harus mempertimbangkan strategi bisnis dan pengalaman manajerial, bukan hanya pertimbangan politis. Jika ingin menunjuk seseorang sebagai direksi, mereka harus bisa mengembangkan perusahaan daerah dengan baik,” tuturnya.
Mantan Ketua Komisi 2 ini juga menegaskan bahwa BUMD adalah aset strategis daerah, sehingga penting untuk memilih pemimpin yang mampu menggali potensi ekonomi, meningkatkan efisiensi, dan memaksimalkan kontribusi perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut pria yang akrab disapa ARH ini, keberhasilan BUMD dalam meningkatkan keuntungan dan efisiensi operasional dapat membantu keuangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“BUMD mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah, sehingga peluang-peluang bisnisnya harus dimanfaatkan secara maksimal, bukan dibiarkan atau bahkan disia-siakan,” imbuhnya.
Lebih lanjut ARH berharap bahwa seleksi direksi dilakukan secara transparan dan juga berbasis kompetensi, sehingga individu yang terpilih benar-benar mampu meningkatkan performa BUMD, mengoptimalkan kontribusi ke PAD, dan memberikan dampak positif bagi Kota Bekasi.
“Ini bukan sekadar masalah personal, tetapi menyangkut keberlanjutan perusahaan yang didukung oleh Pemerintah Daerah. Direksi yang dipilih harus mampu membawa perubahan positif, serta memberikan kontribusi nyata bagi daerah,” tutupnya.
