Ketua KPU Kota Bekasi Dicecar 28 Pertanyaan Soal Penggelembungan Suara

- Jurnalis

Jumat, 22 Maret 2024 - 19:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Koordiv Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kota Bekasi Muhamad Sodikin.

Koordiv Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kota Bekasi Muhamad Sodikin.

KOTA BEKASI – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi Ali Syaifa memenuhi panggilan Bawaslu Kota Bekasi untuk dimintai klarifikasi imbas dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang dilaporkan DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI).[irp posts=”9621″ ]Ali Syaifa kurang lebih menjalani pemeriksaan selama 1,5 jam lamanya oleh penyidik terkait hal tersebut.
“Hari ini kita klarifikasi lanjutan laporan dari PSI. Kita meminta klarifikasi Ketua KPU Kota Bekasi, lalu juga ada klarifikasi terkait indikasi Penggelembungan Suara di Bekasi Timur masih proses berjalan. Hari ini kita klarifikasi PPK satu, staf teknis KPU Kota Bekasi satu,” ujar Kordiv Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kota Bekasi Muhamad Sodikin kepada rakyatbekasi saat ditemui di Gedung Bawaslu Kota Bekasi, Jumat (22/03/2024).
Ketua KPU Kota Bekasi kurang lebih dicecarkan sebanyak 27 pertanyaan yang dilontarkan oleh penyidik guna tahap klarifikasi.
“Ketua KPU itu yang laporan pidana pemilu laporan dari Ketua DPD PSI Kota. Dalil laporannya itu kan terkait Sirekap penggelembungan suara timur. Dengan, dia menerima kurang lebih 27 atau 28 pertanyaan,” katanya.
[irp posts=”9263″ ]Adapun terkait perkembangan Laporan dari PSI, kata dia, Bawaslu telah melakukan pemeriksaan terhadap tiga pihak, yaitu Tanti Herawati selaku Ketua DPD PSI Kota Bekasi yang diperiksa, pada Jumat (15/03).Kemudian Bawaslu juga telah melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap saksi dari DPD PSI Kota Bekasi pada Senin (18/03) lalu.Sedangkan untuk tahap selanjutnya, terang dia, Bawaslu akan melakukan pemanggilan kepada Kepala Divisi Teknis KPU Kota Bekasi guna dipintai klarifikasi lanjutan.
“Dengan jadwal pemanggilan dilakukan pada Selasa (26/03) esok. Kami akan memanggil Kepala Divisi Teknis KPU yang akan kita pintai keterangan,” sambungnya.
[irp posts=”9573″ ]Sebelumnya diberitakan, DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bekasi melaporkan dugaan kecurangan Pemilu 2024 ke Bawaslu Kota Bekasi yang dinilai merugikan partai pada saat Rekapitulasi Suara berlangsung, Selasa (05/03) sore.Ketua DPD PSI Kota Bekasi Tanti Herawati mengatakan, kedatangan pihaknya ke Bawaslu, imbasnya adanya indikasi kecurangan Pemilu PSI melayangkan dua laporan ke Bawaslu.
“Ya benar, tentang penggelembungan suara di dapil 1 dan 3, Terkait pelaporan adanya penggelembungan suara di Dapil 1 khususnya di Bekasi Timur dan Dapil 3 khususnya Mustika Jaya dan Rawa Lumbu,” ucap Ketua DPD PSI Kota Bekasi Tanti Herawati kepada rakyatbekasi.com, Rabu (06/03/2024).
[irp posts=”9271″ ]Dugaan terjadinya kecurangan pemilu, kata Hera, pihaknya melihat banyaknya perubahan suara di tingkat Kecamatan dan adanya perubahan angka di berita acara yang sudah ditandatangani oleh saksi partai.
“Pemilu legislatif sekarang adalah pemilu terburuk dalam sejarah. Sistem online dalam siRekap yang sangat memudahkan para oknum penyelenggara merubah sesuka hati mereka untuk terjun bebas memainkan suara-suara di bawah,” kata Hera.
Atas dasar itu, Hera mengaku bahwa pihaknya yakni PSI Kota Bekasi sangat dirugikan, baik partai maupun calegnya.
“Karena yang seharusnya mendapatkan kursi, jadi tergeser tidak mendapatkan kursi, akibat oknum yang ingin jadi dewan dengan cara yang sangat tidak terhormat. terbukti di Dapil 1 yang operasi besar-besaran untuk memenangkan caleg-caleg dari Parpol tertentu,” ungkapnya.
[irp posts=”9346″ ]

Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tolak Wacana Pilkada Dipilih DPRD
Sutrisno Pangaribuan Kecam Wacana Pilkada Kembali ke DPRD, Sebut Niat Jahat Elite Politik
Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Dinilai Suburkan Oligarki dan Matikan Jalur Independen di Bekasi
Bawaslu Kota Bekasi Desak Parpol Perbarui Data Sipol dan Kantor Sekretariat
ICW Ingatkan Bahaya Pilkada Lewat DPRD: Celah Politik Transaksional Kembali Terbuka
Targetkan 8 Kursi DPRD di Pemilu 2029, PAN Kota Bekasi Siapkan Strategi Matang Pasca Musda
Musda VI PAN Kota Bekasi Tetapkan 7 Formatur, 5 Anggota DPRD Masuk Bursa Ketua
Sengketa Pemilihan RW 025 Kayuringin Jaya: Warga Tolak Hasil, Endus Keterlibatan Parpol

Berita Terkait

Jumat, 16 Januari 2026 - 19:08 WIB

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tolak Wacana Pilkada Dipilih DPRD

Kamis, 8 Januari 2026 - 23:31 WIB

Sutrisno Pangaribuan Kecam Wacana Pilkada Kembali ke DPRD, Sebut Niat Jahat Elite Politik

Minggu, 4 Januari 2026 - 16:33 WIB

Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Dinilai Suburkan Oligarki dan Matikan Jalur Independen di Bekasi

Rabu, 31 Desember 2025 - 19:04 WIB

Bawaslu Kota Bekasi Desak Parpol Perbarui Data Sipol dan Kantor Sekretariat

Rabu, 31 Desember 2025 - 18:26 WIB

ICW Ingatkan Bahaya Pilkada Lewat DPRD: Celah Politik Transaksional Kembali Terbuka

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca