Panggil RSUD dan Dinkes, Komisi IV DPRD Kota Bekasi Bahas Minimnya Fasilitas Kesehatan

DPRD Kota Bekasi melalui Komisi IV menggelar rapat bersama pihak Rumah Sakit Daerah (RSUD) Kota Bekasi dan Dinas Kesehatan Kota Bekasi untuk membahas berbagai isu terkait minimnya fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Bekasi.

Rapat ini dihadiri oleh dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diundang oleh Komisi IV DPRD Kota Bekasi.

Anggota DPRD Kota Bekasi, Ahmadi Madonk, menyatakan bahwa pelayanan RSUD Kota Bekasi di bawah pimpinan dokter Kusanto sudah baik.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sepengetahuan saya, RSUD Kota Bekasi di bawah pimpinan dokter Kusanto sudah bagus dari segi pelayanannya. Makanya kami akan support nanti di badan anggaran untuk RSUD Kota Bekasi,” ujarnya.

Madonk juga menyoroti pentingnya Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi untuk lebih jeli terhadap indikasi-indikasi yang ganjal mengenai pelayanan kesehatan di rumah sakit swasta.

Ia menekankan bahwa rumah sakit swasta harus melayani masyarakat dengan baik dan tidak melempar pasien terus-menerus ke RSUD Kota Bekasi.

“Karena adanya dugaan indikasi pelayanan kesehatan rumah sakit swasta yang kurang baik, apalagi terdengar dikomersilkan,” ungkap pria yang akrab disapa Bang Madonk tersebut, saat ditemui di ruang Fraksi PKB.

Madonk juga mengungkapkan adanya laporan dari masyarakat yang menyebutkan bahwa pelayanan di rumah sakit swasta seringkali kurang baik, dengan berbagai alasan mulai dari kamar penuh dan lainnya.

“Adanya indikasi laporan masyarakat kalau kita mau ke RS Swasta pastinya pelayanan kurang baik, dengan berbagai macam alasan fasilitas mulai kamar penuh lainnya,” lanjutnya.

Komisi IV, lanjutnya, akan memanggil semua pihak terkait, baik dari rumah sakit swasta maupun dari RS Asosiasi Swasta.

“Kita akan sidak, jika ada temuan indikasi hal tersebut dari beberapa rumah sakit swasta, meski gak semua rumah sakit melakukan hal-hal yang tidak diinginkan,” tegasnya.

Komisi IV meminta Dinas Kesehatan Kota Bekasi untuk tegas dalam mencabut izin praktek rumah sakit swasta yang tidak memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat Kota Bekasi.

“Kita akan terus kejar dalam hal ini biar tidak ada masyarakat Kota Bekasi yang tidak dilayani dengan baik ketika ke rumah sakit,” tutupnya.

Rapat ini menjadi langkah awal Komisi IV DPRD Kota Bekasi dalam memastikan bahwa seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Bekasi, baik milik pemerintah maupun swasta, dapat memberikan pelayanan yang optimal dan prima kepada masyarakat.