Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat melarang keras Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk meminta Tunjangan Hari Raya (THR) kepada unsur Pemerintah Daerah maupun pihak-pihak terkait lainnya.
Larangan ini disampaikan Dedi usai kunjungannya ke Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi, pada Senin (17/03/2025), dalam rangka peresmian 17 stadion oleh Presiden Prabowo Subianto melalui video telekonferensi.
“Tegas saya sampaikan, tidak boleh ada permintaan THR kepada tokoh, lembaga usaha, atau kantor mana pun. Ini adalah langkah penting untuk menjaga integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih,” ujar Gubernur Jabar Dedi Mulyadi kepada awak media di lokasi, Senin (17/03/2025).
Related Posts:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dedi mengungkapkan bahwa menjelang Hari Raya Idul Fitri, banyak pihak, termasuk Kepala Dinas dan Kepala Daerah, yang sering kali menjadi sasaran permintaan THR. Hal ini dinilai memberatkan, mengingat alokasi THR bagi pegawai negeri pun terbatas.
“Saya jujur saja, di tanggal-tanggal seperti ini, Kepala Dinas dan Wali Kota sering merasa pusing. Orang datang ke kantor hanya untuk meminta THR, sedangkan THR yang diterima Kepala Dinas itu untuk keluarganya. Kalau dibagikan, keluarganya tidak kebagian. Jadi, mau diambil dari mana lagi?” cetus Dedi.
Sebagai mantan Bupati Purwakarta, Dedi menekankan bahwa jika semua pihak ingin mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, maka permintaan THR yang tidak sesuai peruntukan harus dihentikan.
Ia menegaskan bahwa tidak ada anggaran resmi yang dialokasikan untuk pembagian THR kepada Ormas, LSM, atau pihak lainnya.
“Kalau kita ingin mendukung pemerintahan yang bersih, ya tidak boleh ada permintaan THR menjelang Lebaran. Karena itu akan mengambil anggaran yang bukan untuk peruntukannya,” tegasnya.
Dedi juga menambahkan bahwa tindakan meminta THR secara tidak sah dapat dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli).
“Tidak ada anggaran pembagian THR untuk Ormas, LSM, atau bahkan pengusaha. Jika ada yang terbukti melakukan hal tersebut, itu masuk kategori pungli,” tambahnya.
Gubernur Dedi berharap seluruh pihak dapat memahami dan mematuhi larangan ini demi menjaga integritas pemerintahan.
Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memanfaatkan momen Lebaran sebagai alasan untuk meminta sesuatu yang tidak menjadi hak mereka.
“Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik dan bersih. Mari kita pikirkan bersama, apakah permintaan tersebut layak atau tidak,” tutupnya.
Dengan larangan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik-praktik yang dapat merusak integritas.
