Komisi 2 DPRD Kota Bekasi merekomendasikan titik temu untuk menyikapi persoalan polemik operasional Biskita Transpatriot Bekasi dengan para pengurus Angkutan Kota (Angkot) K-11 dan K-25 yang sempat menjadi perbincangan.
Salah satu opsi yang diusulkan adalah pemberian subsidi kepada para angkot yang nantinya akan diskemakan mirip dengan Jak Lingko di DKI Jakarta.
Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, mengatakan bahwa pihaknya sudah mempertemukan antara Dinas Perhubungan selaku pihak berwenang, Organda, dan para pengurus Angkot K-11 dan K-25 untuk membahas operasional Biskita Transpatriot Bekasi yang hingga kini belum adanya penetapan tarif. Pertemuan tersebut berlangsung pada Kamis (30/01/2025) lalu.
Related Posts:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami Komisi II mempertemukan antara Organda, perwakilan dari sopir K-11, dan perwakilan dari sopir K-25. Pemberian subsidi bisa diberikan melalui berbagai skema, termasuk subsidi bensin atau operasional angkot, mirip dengan sistem JakLingko di DKI Jakarta,” ucap Latu kepada awak media termasuk RakyatBekasi.com di Gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (30/01/2025) lalu.
Menurutnya, dalam mewujudkan kebijakan ini, DPRD akan merekomendasikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dari Dishub pada tahun 2025 dan mengajukannya ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD agar bisa dimasukkan dalam APBD Perubahan 2025. Namun, hal ini tetap harus memperhitungkan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD).
Selain itu, DPRD juga menyarankan agar Dishub turut mengakomodasi usulan Organda dan perwakilan angkot agar selaras dengan kebijakan transportasi pusat.
“Kami ingin memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses ini dan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan realitas di lapangan,” tambahnya.
Komisi 2 juga memberikan catatan tertentu yang direkomendasikan kepada Dishub, yaitu meminta agar rute Biskita Transpatriot dikembalikan seperti semula, tanpa penambahan titik pemberhentian yang selama ini menjadi keluhan sopir angkot.
“Sebelum terjadinya ketetapan terkait dengan tarif Biskita Transpatriot Bekasi, rutenya dikembalikan kepada rute awal, jadi tidak ada penambahan titik. Rute tetap, tapi titik pemberhentian yang kembali ke titik awal saat diluncurkan,” papar Latu.
Dengan adanya rekomendasi ini, diharapkan dapat tercapai solusi yang baik bagi semua pihak, sehingga operasional Biskita Transpatriot Bekasi dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan polemik.
DPRD Kota Bekasi berkomitmen untuk terus mengawasi dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
