Usai Terjungkal dari Kursi Ketua DPRD, Politisi PKS ini Terancam Jadi Tersangka

- Jurnalis

Rabu, 2 Maret 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lembaga Bantuan Hukum Tri Brata Wicaksana menggelar diskusi hukum yang bertajuk Pengembalian Uang Ketua DPRD Kota Bekasi ke KPK Pasca OTT Wali Kota Bekasi di Cafe Stadion - Kota Bekasi, Rabu (02/03/2022) siang.

Lembaga Bantuan Hukum Tri Brata Wicaksana menggelar diskusi hukum yang bertajuk Pengembalian Uang Ketua DPRD Kota Bekasi ke KPK Pasca OTT Wali Kota Bekasi di Cafe Stadion - Kota Bekasi, Rabu (02/03/2022) siang.

KOTA BEKASI – Lembaga Bantuan Hukum Tri Brata Wicaksana menggelar diskusi hukum yang bertajuk Pengembalian Uang Ketua DPRD Kota Bekasi ke KPK Pasca OTT Wali Kota Bekasi di Cafe Stadion – Kota Bekasi, Rabu (02/03/2022) siang.

Dalam kesempatan tersebut, mewakili unsur akademisi, Andi Faisal mengatakan bahwa apa yang dilakukan Ketua DPRD Kota Bekasi Chairoman J. Putro, tidak menghilangkan hukum pidananya, meskipun dalam undang-undang ada tenggat waktu 30 hari pengembalian gratifikasi, termasuk uang.

“Bahwa (pengembalian uang ke KPK) yang dilakukan Chairoman, hanya akan mempengaruhi hukuman yang ada, meringankan hukuman. Pengembalian uang tersebut tidak rasional, karena dilakukan setelah Wali Kota Bekasi tertangkap OTT,” terang Andi Faisal yang berprofesi Dosen dan Ilmuwan ini.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Senada dengan Andi, Staf Mahkamah Agung Hadi Satrio Lelono yang menegasi bahwa dalam hukum memperhatikan juga mengenai waktu kejadian suatu perkara.

“Konteks pengembalian uang ini dilakukan setelah Bang Pepen tertangkap KPK. Jadi tafsiran hukum akan beda atas niat Chairoman mengembalikan uang tersebut,” tegas Hadi.

Masih di tempat yang sama, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Partai Gelora Kota Bekasi, David mengatakan bahwa pengembalian uang yang dilakukan politisi asal PKS Kota Bekasi tersebut tidak menggugurkan unsur pidananya, namun mungkin saja bisa mengurangi lama hukumannya.

Baca Juga:  Tak Ada Anggaran Pesantren di APBD Kota Bekasi 2023, Gus Shol: Cabut Saja Perdanya Jika Tidak Dianggarkan

“Ketua DPRD bilang kewajiban mengembalikan itu benar. Tapi kayaknya (hanya) mau melepaskan kewajiban. Kalo saya melihat, bahwasanya ini tidak menggugurkan pidananya, mengurangi mungkin,” kata David.

Terkait hukuman yang bakal diberikan KPK kepada politisi PKS tersebut, kata dia, masyarakat harus melihat proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Terlebih hal tersebut menuai pro kontra opini dari masyarakat Kota Bekasi pada khususnya.

“Tugas kita sebagai praktisi hukum untuk mendengarkan, hukum harus ditegakkan. Masyarakat harus melihat penegakan hukum KPK. Jadikan (Chairoman) tersangka, kalau (Chairoman) dibiarkan, repot, mau dibawa kemana indonesia?,” ujarnya geram.

Meski demikian, David mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh KPK untuk menuntaskan tugasnya yakni untuk terus melakukan pendalaman kasus korupsi dan suap yang melibatkan Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi beserta jajarannya hingga pihak swasta. Terlebih saat ini, tambah David, KPK sedang mengumpulkan bukti keterlibatan Chairoman J. Putro dalam kasus OTT Rahmat Effendi.

Baca Juga:  Jual Pokir Bodong, Anggota DPRD Kota Bekasi Dipolisikan

“Sebetulnya, kapan Chairoman akan ditetapkan sebagai tersangka itu adalah kewenangan dari KPK itu sendiri. Namun masyarakat hanya tinggal menunggu waktu saja, dan berharap agar KPK sendiri bisa transparan tanpa tebang pilih dalam pengungkapan kasus OTT Wali Kota Bekasi,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Pihak PKS yang hingga selesainya diskusi tidak memenuhi undangan dan belum memberikan konfirmasi atas undangan diskusi hukum ini. Kemudian penting untuk diketahui bahwa Chairoman J.Putro sebagai Ketua DPRD Kota Bekasi kini telah dicopot dari jabatannya melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Bekasi yang digelar pada Selasa (01/03/2022) kemarin. (Mar)

Berita Terkait

Gus Shol Motivasi Anak Muda dan Gen Z jadi Anggota DPRD dalam Reses I
Bung Nico Ajak Pemuda Milenial Melek Politik dalam Reses I 2024
Baksos dan Pengobatan Gratis Warnai Reses I Dariyanto di Bekasi Jaya
Komisi I Desak Pemkot Bekasi Segera Ambil Alih Lahan Fasos Fasum di Perumahan Galaxy
Ketua GmnI Laporkan Pelanggaran Kode Etik Dewan Gerindra ke Badan Kehormatan DPRD Kota Bekasi
Komisi I: Promosi Eks Sekdis BMSDA Kota Bekasi Sudah Tepat Sesuai Aturan
Demonstran Duduki Kursi Pimpinan di Ruang Paripurna, Hanan Diminta Mundur
Pimpinan DPRD dan Dewan dari Gerindra Temui Massa Aksi seusai di-Sweeping
Berita ini 472 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 28 Januari 2024 - 06:41 WIB

Gus Shol Motivasi Anak Muda dan Gen Z jadi Anggota DPRD dalam Reses I

Sabtu, 27 Januari 2024 - 21:54 WIB

Bung Nico Ajak Pemuda Milenial Melek Politik dalam Reses I 2024

Sabtu, 27 Januari 2024 - 15:24 WIB

Baksos dan Pengobatan Gratis Warnai Reses I Dariyanto di Bekasi Jaya

Kamis, 21 Desember 2023 - 16:33 WIB

Komisi I Desak Pemkot Bekasi Segera Ambil Alih Lahan Fasos Fasum di Perumahan Galaxy

Rabu, 1 November 2023 - 13:03 WIB

Ketua GmnI Laporkan Pelanggaran Kode Etik Dewan Gerindra ke Badan Kehormatan DPRD Kota Bekasi

Rabu, 25 Oktober 2023 - 01:30 WIB

Komisi I: Promosi Eks Sekdis BMSDA Kota Bekasi Sudah Tepat Sesuai Aturan

Selasa, 24 Oktober 2023 - 16:09 WIB

Demonstran Duduki Kursi Pimpinan di Ruang Paripurna, Hanan Diminta Mundur

Senin, 23 Oktober 2023 - 16:18 WIB

Pimpinan DPRD dan Dewan dari Gerindra Temui Massa Aksi seusai di-Sweeping

Berita Terbaru