KOTA BEKASI – Program WiFi gratis yang menjadi salah satu andalan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terus berlanjut. Setelah merealisasikan 1.000 titik WiFi gratis di seluruh wilayah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023, Pemkot Bekasi berencana menambah 100 titik baru pada tahun 2025.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses internet publik. Namun, anggaran yang digelontorkan untuk program 1.100 titik WiFi di tahun 2025 kini menjadi sorotan publik.
Rincian Anggaran Rp 4,8 Miliar dari SIRUP
Dikutip dari laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Kota Bekasi telah menganggarkan total Rp 4.840.000.000 untuk program ini.
Related Posts:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Anggaran tersebut dibagi menjadi dua paket pengadaan untuk total 1.100 titik, dengan rincian sebagai berikut:
- Paket 1: Biaya Langganan Internet Wifi Publik Gratis 800 titik
- Durasi: 10 bulan
- Spesifikasi: Bandwidth 20 Mbps
- Total Biaya: Rp 3.520.000.000
- Paket 2: Biaya Langganan Internet Wifi Publik Gratis 300 titik
- Durasi: 7 bulan
- Spesifikasi: Bandwidth 20 Mbps
- Total Biaya: Rp 1.320.000.000
Kejanggalan Harga Langganan per Titik
Analisis lebih lanjut terhadap data SIRUP tersebut menunjukkan adanya perbedaan harga satuan yang signifikan antara kedua paket pengadaan, meskipun keduanya untuk spesifikasi bandwidth 20 Mbps.
Berikut adalah perhitungan biaya langganan per bulan untuk setiap titiknya:
- Paket 800 titik: (Rp 3.520.000.000 / 800 titik) / 10 bulan = Rp 440.000 per bulan
- Paket 300 titik: (Rp 1.320.000.000 / 300 titik) / 7 bulan = Rp 628.571 per bulan
Perbedaan harga bulanan antara paket pertama (Rp 440.000) dan paket kedua (Rp 628.571) mencapai lebih dari Rp 188.000.
Kejanggalan ini menimbulkan pertanyaan besar, mengingat keduanya untuk layanan dengan spesifikasi bandwidth yang identik.
Perbandingan dengan Harga Pasar Ritel
Selain perbedaan harga antar-paket, biaya langganan yang dibayarkan oleh Diskominfostandi Kota Bekasi juga ditengarai jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan harga layanan internet ritel yang ditawarkan oleh berbagai provider kepada publik.
Berdasarkan penelusuran harga pasar saat ini, biaya langganan untuk bandwidth 20 Mbps atau bahkan lebih tinggi bisa didapat dengan harga yang jauh lebih rendah.
Perbandingan Harga Paket Internet Ritel (Perkiraan):
- MyRepublic (20 Mbps): Mulai dari Rp 100.000-an per bulan.
- IndiHome EZnet (20 Mbps): Mulai dari Rp 170.000-an per bulan (tergantung wilayah).
- Biznet Home (50 Mbps): Mulai dari Rp 175.000 per bulan.
- Indihome Paket Movie (30 Mbps): Sekitar Rp 309.000 per bulan.
Perbandingan ini menunjukkan bahwa harga langganan ritel untuk bandwidth yang setara atau bahkan lebih tinggi (seperti 50 Mbps dari Biznet) masih jauh di bawah angka Rp 440.000, apalagi Rp 628.571 per bulan yang dianggarkan Pemkot Bekasi.
Harga ini tentu belum termasuk biaya instalasi awal. Namun, untuk pengadaan dalam skala besar (1.100 titik), pemerintah seharusnya bisa mendapatkan harga korporat yang jauh lebih kompetitif daripada harga ritel.
Perbedaan harga yang mencolok dan dugaan biaya yang lebih tinggi dari harga pasar ini memerlukan penjelasan dan transparansi dari pihak terkait.
Diskominfostandi Kota Bekasi diharapkan dapat memberikan klarifikasi mengenai dasar penetapan anggaran dan perbedaan harga yang signifikan tersebut.
Eksplorasi konten lain dari RakyatBekasi.Com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
