Bahas Tarif Biskita Transpatriot, Komisi 2 DPRD Kota Bekasi Panggil Dishub dan Organda Pekan Depan

- Jurnalis

Selasa, 21 Januari 2025 - 10:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bachtiar, mengatakan bahwa tahun ini akan ada pemberlakuan tarif untuk Biskita Transpatriot Bekasi.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bachtiar, mengatakan bahwa tahun ini akan ada pemberlakuan tarif untuk Biskita Transpatriot Bekasi.

Komisi 2 DPRD Kota Bekasi menjadwalkan akan melakukan rapat kerja bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi dan Organda pada pekan depan untuk membahas persoalan tarif Biskita Transpatriot Bekasi pada tahun 2025 ini.

Pasalnya, Dishub merencanakan pemberlakuan tarif untuk Biskita Transpatriot Bekasi, meskipun saat ini masih dalam konsep skema Buy The Service atau pembelian layanan dan belum berbayar.

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi, Evi Mafriningsianti, mengatakan bahwa Komisi 2 DPRD segera menjadwalkan rapat dengan Dishub pada pekan depan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Selepas audiensi dengan Organda pada hari ini, Senin (20/01), kita jadwalkan untuk rapat dengan Dishub, sekaligus membahas tarif untuk Biskita Transpatriot Bekasi,” ucap Evi saat dikonfirmasi RakyatBekasi.com, Senin (20/01/2025) sore.

Evi menjelaskan bahwa pelaksanaan rapat tersebut diinformasikan akan berlangsung pada Kamis (30/01). Dalam rapat tersebut, akan dibahas poin-poin yang disepakati.

“Setelah rapat dengan Dishub nanti, kita infokan. InsyaAllah tanggal 30 Januari. Baik, mengenai kesepakatan antara Organda dan Dishub yang sudah ditandatangani di awal tahun 2024 dan ada yang tidak direalisasikan oleh Dishub,” paparnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bachtiar, mengatakan bahwa tahun ini akan ada pemberlakuan tarif untuk Biskita Transpatriot Bekasi.

Saat ini, masih dalam konsep skema Buy The Service atau pembelian layanan dan belum berbayar.

“Pada saatnya nanti akan dikenakan tarif, tarif saat ini masih dalam kajian. Kajiannya adalah kajian berkaitan dengan kemampuan daya beli masyarakat dan keinginan masyarakat untuk membeli,” ucap Zeno saat dikonfirmasi RakyatBekasi.com melalui keterangannya, Minggu (19/01/2025).

Menurut Zeno, proses kajian pembahasan tarif Biskita Transpatriot Bekasi masih berjalan. Sebelum nantinya ada kesepakatan bersama, tarif yang disepakati akan ditetapkan.

“Dalam tahun ini akan ditetapkan satu angka tertentu terhadap tarif Biskita Transpatriot Bekasi, tarifnya berapa. Tentu penetapan tarif harus melakukan kajian x Rupiah, z Rupiah,” jelasnya.

Secara teknis, penentuan tarif harus melalui kajian Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP), yang berkaitan dengan kemampuan beli masyarakat dan keinginan masyarakat.

“Dari kajian itu bisa dirumuskan angka tertentu. Dari kemampuan masyarakat dan dikombinasikan dengan keinginan masyarakat. Mampu belum tentu ingin. Ingin belum tentu mampu,” sambung Zeno.

Oleh karena itu, persoalan penyesuaian dan penentuan kajian tarif Biskita masih harus melihat dari dua kajian, yaitu ATP dan WTP.

“Angka yang akan ditetapkan itu haruslah angka di mana masyarakat mampu dan masyarakat mau. Ini yang tengah dalam proses. Tentu pelayanan BTS sendiri tidak mungkin selamanya, karena APBN juga terbatas,” tambahnya.

Untuk diketahui, Bus Biskita Transpatriot Bekasi pertama kali beroperasi pada tahun 2024 dengan pembiayaan dari APBN, yang memungkinkan operasional gratis selama enam bulan pertama.

Setelah itu, pembahasan mengenai tarif operasional sempat dilakukan, namun belum ada hasil, sehingga bus tersebut masih digratiskan hingga saat ini.

“Tentu pada saatnya nanti akan bertarif, kami semua berharap ketika bus ini bertarif, animo masyarakat tetap tinggi dan load factor tetap kuat serta bisa menjadi support system yang baik,” pungkas Zeno.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPRD Kota Bekasi Tetapkan Tri Adhianto dan Harris Bobihoe sebagai Kepala Daerah Terpilih Hasil Pilkada 2024
Komisi 4 DPRD Kota Bekasi Telusuri Dugaan Kelalaian Kerja dalam insiden Pakuwon Mall
Gelar Reses 1 Tahun Anggaran 2025 di Aren Jaya, Dewan Alit Tampung Keluhan Warga Soal Ini
Terkait Gas LPG 3 Kg, Komisi III DPRD Kota Bekasi Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying
Terkait Polemik Biskita Transpatriot dengan Angkot, Komisi 2 DPRD Kota Bekasi Rekomendasikan Solusi Ini
Evaluasi Kinerja 2024, Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Akan Panggil Seluruh OPD
Komisi 2 Dorong Dishub Segera Tetapkan Tarif Biskita Transpatriot Bekasi
Pemkot Bekasi Lakukan Pemangkasan Ikuti Instruksi Presiden, DPRD Awasi Penggunaan Anggaran Harus Pro Rakyat

Berita Terkait

Selasa, 11 Februari 2025 - 08:44 WIB

DPRD Kota Bekasi Tetapkan Tri Adhianto dan Harris Bobihoe sebagai Kepala Daerah Terpilih Hasil Pilkada 2024

Senin, 10 Februari 2025 - 12:01 WIB

Komisi 4 DPRD Kota Bekasi Telusuri Dugaan Kelalaian Kerja dalam insiden Pakuwon Mall

Rabu, 5 Februari 2025 - 19:27 WIB

Gelar Reses 1 Tahun Anggaran 2025 di Aren Jaya, Dewan Alit Tampung Keluhan Warga Soal Ini

Rabu, 5 Februari 2025 - 11:39 WIB

Terkait Gas LPG 3 Kg, Komisi III DPRD Kota Bekasi Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying

Selasa, 4 Februari 2025 - 00:28 WIB

Terkait Polemik Biskita Transpatriot dengan Angkot, Komisi 2 DPRD Kota Bekasi Rekomendasikan Solusi Ini

Berita Terbaru

error: Content is protected !!