JAKARTA – Isu miring menerpa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto. Beredar rumor bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur-dapur yang memasak makanan untuk program ini dikuasai oleh para anggota DPRD di berbagai daerah.
Menanggapi kekhawatiran publik tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi resmi. Ia menegaskan bahwa proses kemitraan untuk pengadaan dapur MBG terbuka untuk semua kalangan masyarakat, tanpa adanya hak eksklusif bagi pihak tertentu.
“Kemitraan untuk dapur MBG terbuka untuk semua pihak,” tegas Dadan saat dikonfirmasi pada hari Minggu (14/09/2025).
Related Posts:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan ini bertujuan untuk menepis anggapan bahwa program strategis ini dimonopoli oleh elite politik lokal untuk kepentingan tertentu.
Transparansi Kemitraan Jadi Kunci
Isu mengenai penguasaan dapur MBG oleh anggota dewan muncul seiring dengan besarnya skala program dan alokasi anggaran yang digelontorkan pemerintah.
Kekhawatiran publik berpusat pada potensi politisasi bantuan sosial dan pentingnya transparansi dalam penunjukan mitra pelaksana di lapangan.
Pemerintah menekankan bahwa siapa pun dapat menjadi mitra, mulai dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bidang kuliner, koperasi, hingga kelompok masyarakat desa, selama memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Mekanisme yang transparan diharapkan dapat memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Perkembangan Pesat Program Andalan Presiden
Di tengah isu tersebut, Presiden Prabowo Subianto melaporkan pencapaian signifikan dari program MBG. Menurut data terbaru, jumlah penerima manfaat telah melonjak pesat dalam waktu singkat.
“Hari ini saya dapat laporan dari Kepala BGN, program MBG sudah menjangkau 23 juta penerima manfaat, termasuk ibu-ibu hamil,” ujar Prabowo dalam sebuah acara di ICE BSD, Tangerang, pada akhir Agustus lalu (28/08/2025).
Angka tersebut menunjukkan kenaikan dari laporan sebelumnya yang masih berada di kisaran 21 juta orang. Selain itu, jumlah dapur MBG yang telah beroperasi juga terus bertambah.
- Jumlah Dapur Aktif: 6.610 unit
- Tenaga Kerja per Dapur: Sekitar 50 orang
- Target Penerima Manfaat (Akhir 2025): 82,9 juta jiwa
Presiden memastikan bahwa pemerintah akan terus menambah jumlah dapur hingga program ini mampu menjangkau setiap desa, kecamatan, dan kabupaten di seluruh Indonesia.
Komitmen Anggaran dan Pengawasan
Untuk mendukung realisasi target tersebut, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran yang sangat besar. Dana ini akan disalurkan langsung ke desa-desa untuk memastikan operasional program berjalan lancar.
”Tahun ini kita sudah anggarkan Rp171 triliun untuk dialirkan ke desa,” jelas Prabowo. “Tahun depan kita anggarkan Rp335 triliun. Dana ini akan masuk ke semua desa. Ini adalah program yang dilirik oleh seluruh dunia.”
Dengan alokasi dana yang masif, pengawasan yang ketat dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, menjadi krusial. Hal ini penting untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar tepat sasaran, bebas dari penyelewengan, dan memberikan dampak maksimal dalam perbaikan gizi nasional serta penanganan stunting.
Bagaimana menurut Anda mekanisme pengawasan yang ideal untuk program Makan Bergizi Gratis ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah.
Eksplorasi konten lain dari RakyatBekasi.Com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
