Dari Cacat Prosedur Hingga SK Aspal, Ini Dia Pernyataan Sikap HMI soal Musda VII KNPI Kota Bekasi

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bekasi menilai pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Kota Bekasi VII yang dilakukan oleh Karteker DPD KNPI Jawa Barat tidak sesuai dengan prosedur, Jum’at (31/01/2025).

“Keputusan yang diambil dalam Musda ini perlu dievaluasi kembali, terutama terkait pencalonan Adelia yang diduga melampirkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Himpunan Mahasiswa Al-Washliyah (HIMMAH) Kota Bekasi yang tidak valid,” ucap Ketua Umum HMI Cabang Bekasi, Adhil Laksono.

Berdasarkan penelusuran redaksi rakyatbekasi.com, Surat Keputusan kepengurusan Himpunan Mahasiswa Al-Washliyah (HIMMAH) Kota Bekasi yang dilampirkan Adelia sebagai salah satu persyaratan pencalonannya sebagai ketua pada Musda VII DPD KNPI Kota Bekasi, terindikasi Aspal alias asli tapi palsu karena ada SK serupa dengan nomor yang sama namun dengan komposisi pengurus yang berbeda.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Hal ini menimbulkan dugaan adanya dokumen yang tidak sesuai dengan fakta kepengurusan yang sah,” tambahnya.

Lebih lanjut ia berharap, agar permasalahan tersebut untuk segera diselesaikan dan perlu perhatian dari berbagai pihak.

“Saya berharap agar permasalahan ini segera mendapatkan perhatian dari seluruh pihak terkait, guna memastikan bahwa KNPI sebagai wadah berhimpun pemuda tetap berjalan sesuai aturan dan tidak dicederai oleh praktik yang melanggar etika dan hukum organisasi,” ungkapnya.

Berikut pernyataan sikap HMI Cabang Bekasi:

1. Menuntut DPD KNPI Jawa Barat untuk mengevaluasi dan meninjau kembali keputusan yang menetapkan Adelia sebagai calon Ketua DPD KNPI Kota Bekasi.
   • Keputusan tersebut diduga cacat hukum karena adanya ketidaksesuaian dokumen persyaratan dengan fakta kepengurusan yang sebenarnya.
2. Meminta DPD KNPI Jawa Barat untuk mencabut SK Karteker Musda KNPI Kota Bekasi dan mengembalikan kewenangan Musda kepada Panitia Musda KNPI Kota Bekasi yang seharusnya menjalankan proses tersebut sesuai dengan AD/ART dan Peraturan Organisasi KNPI.
3. Mendesak Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bekasi untuk bersikap netral dalam menyikapi persoalan ini.
   • Dispora harus bijak dalam menilai jalannya Musda demi mewujudkan kepemimpinan pemuda yang berintegritas dan tidak berpihak pada keputusan yang cacat prosedural.
4. HMI Bekasi berkomitmen untuk menjaga integritas proses Musda KNPI Kota Bekasi agar berjalan secara transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
   • Pemuda Kota Bekasi harus dibangun dengan karakter yang kuat, berlandaskan nilai-nilai kejujuran dan demokrasi yang sehat.