Pimpinan DPRD Kota Bekasi menyarankan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe, agar fokus pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pelaksanaan roda pemerintahan selama lima tahun mendatang.
Presiden RI Prabowo Subianto telah resmi melantik 481 pasangan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024, yang terdiri atas 961 orang di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (20/02/2025). Di antara mereka termasuk Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe.
DPRD Kota Bekasi juga telah menyelenggarakan Sidang Paripurna Penyampaian Pidato Pertama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi yang disaksikan oleh seluruh Anggota DPRD dan seluruh stakeholder terkait. Sidang ini bertujuan untuk mengawal dan mendengarkan janji visi misi kepala daerah untuk periode 2025-2030.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“On the track ini (untuk lima tahun mendatang) tentunya berkaitan dengan pendapatan. PAD kita ini sudah masuk ke dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh BPK Jawa Barat,” ucap Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, saat diwawancarai RakyatBekasi.com belum lama ini.
Sebelumnya, realisasi PAD di Kota Bekasi pada tahun 2024 mengalami penurunan signifikan dan hanya tercapai sekitar 80 persen dari target yang ditetapkan, yaitu Rp3,3 triliun.
Atas dasar itu, Sardi merekomendasikan kepada kepala daerah untuk tidak sungkan melakukan evaluasi secara menyeluruh kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penghasil, apabila tidak bekerja secara maksimal.
“Maka itu, perlu dinas-dinas penghasil untuk PAD Kota Bekasi berbenah diri. Makanya Wali Kota dan Wakil Wali Kota ini fokus kepada dinas penghasil PAD ini yang harus difokuskan ataupun digenjot supaya mencapai target. Jangan sampai tidak tercapai targetnya,” paparnya.
Dengan fokus pada realisasi PAD, diharapkan Kota Bekasi dapat meningkatkan pendapatan daerahnya dan mampu menjalankan program-program pembangunan yang telah direncanakan dengan lebih baik. Sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang efektif, bersih, dan kondusif untuk kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi.