Dukung Langkah Hukum dalam Kasus Korupsi Alat Olahraga, DPP KNPI: Stop Framing Hoax terhadap Wali Kota Bekasi Tri Adhianto

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) bidang Pengawasan Persaingan Usaha Dewan Pimpinan Pusat KNPI, M. Jesada, menyatakan dukungannya terhadap langkah hukum dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat olahraga di Kota Bekasi. Ia juga meminta agar nama Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, tidak dikait-kaitkan tanpa dasar dengan kasus tersebut.

Dalam keterangannya pada Senin (19/05/2025), Bung Jesa sapaan akrabnya, menegaskan bahwa pengadaan alat olahraga merupakan ranah teknis yang ditangani oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat pelaksana teknis di lapangan. Wali Kota tidak ikut campur dalam pengelolaan teknis proyek tersebut.

“Jadi, jangan karena ada oknum yang bermain, lalu seolah-olah semua harus diseret ke Wali Kota. Negara punya aturan sendiri, dan saya yakin Mas Tri sangat memahami hal itu,” ujar Bung Jesa kepada rakyatbekasi, Senin (19/05/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bung Jesa menegaskan bahwa Tri Adhianto adalah sosok pemimpin yang berani, bersih, dan tidak bisa dibeli. Ia menyebut bahwa Wali Kota Bekasi telah berkomitmen sejak awal untuk memberantas praktik permainan proyek, meskipun tindakan tersebut membuat sejumlah pihak merasa terganggu.

“Kita semua tahu, Wali Kota Bekasi adalah sosok yang berani, bersih, dan tak bisa dibeli. Sejak awal, beliau sudah tegas memberantas praktik main proyek, dan itu membuat banyak pihak panas dingin. Jadi jangan heran kalau sekarang ada skenario untuk menjatuhkan beliau lewat isu murahan,” tegasnya.

Bung Jesa juga menilai bahwa latar belakang keluarga besar Tri Adhianto yang sudah mapan menunjukkan bahwa Wali Kota tidak memiliki motif untuk terlibat dalam hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

Tak lupa, Bung Jesa menyerukan agar pihak-pihak yang berusaha mengaitkan nama Wali Kota Bekasi dengan kasus ini lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan opini di media.

Ia menilai bahwa framing hoax dan narasi tanpa bukti dapat membingungkan masyarakat dan memiliki implikasi hukum.

“Saya harap jangan ada bisik-bisik, framing di media, atau komentar politis yang kosong isinya. Jangan seret nama pemimpin hanya karena keberaniannya membuat beberapa orang kehilangan kenyamanan,” tuturnya.

Lebih jauh Bung Jesa menegaskan bahwa pihaknya mendukung Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dalam mengusut tuntas kasus dugaan korupsi. Meski demikian, ia meminta agar penegakan hukum dilakukan secara objektif, tanpa campur tangan kepentingan politik.

“Kami mendukung Kejaksaan untuk mengusut tuntas dan menghukum siapa pun yang terbukti korup. Tapi jangan jadikan Wali Kota Bekasi sebagai kambing hitam politik. Masyarakat harus tahu, ini bukan soal hukum semata, tetapi juga sudah dicampur dengan kepentingan dan agenda tertentu,” ungkapnya.

Meski demikian, Bung Jesa juga mengingatkan bahwa masyarakat Kota Bekasi cukup cerdas untuk membedakan fakta dan fitnah.

“Kami sangat mempercayai bahwa masyarakat Bekasi cukup cerdas untuk membedakan mana yang fakta dan mana yang fitnah,” tandasnya.

Sebagai Tokoh Pemuda Kota Bekasi, Bung Jesa berharap agar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi dapat lebih transparan dalam menjelaskan kepada publik terkait pelaksanaan kebijakan yang telah dilakukan pimpinan daerah dan OPD.

“Harusnya Sekda Kota Bekasi juga dapat menjelaskan ke publik bagaimana pelaksanaan kebijakan yang selama ini dilakukan pimpinan di Kota Bekasi dan pelaksana kebijakan di tataran OPD. Kebijakan Wali Kota harus dapat diterjemahkan oleh OPD terkait sesuai SOP dan aturan yang ada,” pungkasnya.