Bantah Cacat Prosedur, BK DPRD Kota Bekasi: Kita Hormati Proses Hukum yang sedang Berjalan

Adu argumen antara Badan Kehormatan dan DPC PKB mengemuka setelah upaya mediasi perseteruan antar anggota dewan dinilai gagal dan dipaksakan.

BEKASI – Polemik perseteruan antara anggota DPRD Kota Bekasi memasuki babak baru. Upaya perdamaian yang diinisiasi oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bekasi justru menuai kontroversi setelah pihak DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilainya cacat prosedur dan terkesan dipaksakan.

Menanggapi tudingan tersebut, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Bekasi, H. Agus Rohadi, S.E, membantah keras bahwa langkah yang diambil pihaknya menyalahi aturan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menegaskan bahwa inisiatif perdamaian adalah langkah pertama yang wajib ditempuh sesuai mekanisme internal.

​Klaim Badan Kehormatan: Prosedur Sudah Sesuai Aturan

​Agus Rohadi menjelaskan bahwa setiap laporan atau kasus yang melibatkan anggota dewan, prioritas utama BK adalah mengupayakan jalan damai. Hal ini, menurutnya, telah diatur secara jelas dalam peraturan dewan.

“Sesuai Peraturan DPRD No. 3 terkait tata cara beracara, setiap ada laporan kasus anggota DPRD, langkah pertama yang kita lakukan adalah berinisiatif melakukan perdamaian,” tegas Agus Rohadi kepada jurnalis rakyatbekasi.com, Jumat (26/09/2025).

Ia mengakui bahwa upaya damai pertama dilakukan secara informal sesaat setelah insiden terjadi pada Rapat Banggar, Senin (22/09/2025).

Untuk menindaklanjutinya secara formal, BK kemudian mengundang kedua belah pihak yang berseteru untuk hadir dalam agenda klarifikasi pada Rabu (24/09/2025). ​Namun, proses mediasi formal tersebut menemui jalan buntu.

​”Kebetulan, dari pihak PKB, baik Saudara Ahmadi maupun ketua fraksinya tidak hadir. Bagaimana kita bisa menjalankan proses klarifikasi jika satu pihak tidak hadir?” sesal Agus. “Padahal di sisi lain, Saudara Arif Rahman Hakim dan ketua fraksinya hadir. Bagaimana mau ada titik temu?”

​Agus menduga tudingan cacat prosedur muncul karena pihak yang bersangkutan tidak memahami tata cara beracara di Badan Kehormatan yang seharusnya dipahami oleh seluruh anggota dewan.

​”Seharusnya semua anggota dewan mengetahui aturan ini. Tujuannya agar tidak sampai pada kejadian yang tidak diinginkan, yakni dikenai sanksi tata tertib ataupun etik,” terangnya.

Tanggapan Keras dari PKB: Islah Tak Bisa Sepihak

​Di sisi lain, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kota Bekasi secara tegas menolak hasil proses yang mereka sebut sebagai “upaya islah sepihak” tersebut. Mediasi yang hanya dihadiri oleh Arif Rahman Hakim (ARH) dari Fraksi PDI Perjuangan dianggap tidak sah.

​Ketua DPC PKB Kota Bekasi, Rizki Topananda, menyatakan bahwa ketidakhadiran anggotanya, Ahmadi, yang merupakan terduga korban, telah mendapat restu dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Barat.

​”Bagaimana bisa disebut islah atau perdamaian jika hanya satu pihak yang menyetujui dan hadir? Ini terkesan dipaksakan,” ujar Rizki Topananda saat dikonfirmasi secara terpisah.

​Menurutnya, sebuah proses perdamaian yang adil harus melibatkan kedua belah pihak untuk duduk bersama dan menyepakati konsep yang ditawarkan, bukan diputuskan secara sepihak.

Proses Hukum Terus Berjalan

Kini, dengan gagalnya upaya mediasi yang difasilitasi oleh Badan Kehormatan, penyelesaian perseteruan ini tampaknya akan lebih mengandalkan proses hukum yang sedang berjalan. Diketahui Ahmadi telah melaporkan Arif Rahman Hakim ke pihak kepolisian dengan nomor LP/B/2359/IX/2025/SPKT/Polres Metro Bekasi Kota/Polda Metro Jaya.

​”Saat ini, kita hormati saja proses hukum yang sedang berjalan dan masing-masing pihak sudah saling menanggapi,” pungkas Agus Rohadi, mengisyaratkan bahwa BK untuk sementara waktu akan menunggu perkembangan dari ranah hukum.

Ikuti terus perkembangan terbaru mengenai dinamika politik di DPRD Kota Bekasi hanya di rakyatbekasi.com.