Rekening Koran Palsu? Wali Kota Bekasi Sidak SDN Jakasetia IV Terkait Dugaan Penyelewengan Dana BOS

- Jurnalis

Kamis, 30 Oktober 2025 - 16:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) Jakasetia IV pada Kamis (30/10/2025).

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) Jakasetia IV pada Kamis (30/10/2025).

BEKASI – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) Jakasetia IV pada Kamis (30/10/2025). Langkah tegas ini diambil sebagai tindak lanjut atas laporan serius mengenai dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mencuat ke publik.

​Dugaan penyelewengan ini diperkuat dengan indikasi adanya pemalsuan data pada rekening koran sekolah, sebuah praktik yang dapat merusak integritas pengelolaan keuangan pendidikan di Kota Bekasi.

Sidak Mendadak dan Konfirmasi Dinas Pendidikan

​Kehadiran Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bersama jajaran Dinas Pendidikan di sekolah tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kota Bekasi menaruh perhatian serius terhadap kasus ini.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sekretaris Dinas Pendidikan (Sekdisdik) Kota Bekasi, Warsim Suryana, membenarkan adanya sidak yang dipimpin langsung oleh Wali Kota.

Ia juga mengonfirmasi bahwa kasus tersebut tidak berhenti di level dinas, melainkan telah dilimpahkan ke lembaga pengawas internal.

​”Benar, Bapak Wali Kota melakukan sidak. (Kasus ini) sudah ditangani oleh Inspektorat,” ujar Warsim melalui pesan singkat kepada wartawan.

Sorotan Tajam dari DPRD Kota Bekasi

​Sebelumnya, desakan untuk mengusut tuntas kasus ini datang dari legislatif. Komisi IV DPRD Kota Bekasi, yang membidangi pendidikan, menyoroti kasus ini sebagai cerminan dari lemahnya sistem tata kelola keuangan di lingkungan sekolah.

​Wakil Ketua Komisi IV, Wildan Fathurrahman, menyatakan keprihatinannya pada Rabu (29/10/2025).

Menurutnya, kasus di SDN Jakasetia IV membuka borok dalam sistem yang ada.

​“Kejadian ini sangat kita sayangkan. Ini mengindikasikan kelemahan tata kelola administrasi dan keuangan dana BOS di sekolah-sekolah yang tidak tepat,” tegas Wildan.

Kelemahan Sistemik Jadi Celah Korupsi

Wildan menambahkan bahwa masalah ini bukan sekadar kesalahan individu, melainkan potensi adanya kelemahan sistemik yang dapat membuka peluang penyimpangan serupa di tempat lain.

Ia khawatir jika tidak segera dibenahi, praktik lancung ini bisa menyebar lebih luas.

​“Artinya ada kelemahan sistem di situ. Sehingga sangat dimungkinkan praktik-praktik demikian itu terjadi,” sambungnya.

Momentum Perbaikan Tata Kelola Dana BOS

​Meskipun dugaan awal mengarah pada keterlibatan operator sekolah, Wildan menekankan pentingnya investigasi yang komprehensif untuk membongkar kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

​“Kita minta Disdik untuk mengevaluasi total. Kita belum tahu pengembangan kasus ini seperti apa, boleh jadi pelaku tidak bergerak sendiri,” lanjut politisi tersebut.

Ia berharap kasus ini menjadi momentum emas bagi Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan perbaikan fundamental dalam sistem pengawasan dana BOS.

Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama untuk memastikan setiap rupiah dana pendidikan benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas belajar para siswa.

​“Kita berharap ini menjadi evaluasi bagi Disdik untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansinya,” pungkas Wildan.

Ikuti terus perkembangan terbaru mengenai kasus dugaan korupsi dana BOS ini dan berita penting lainnya dari Kota Bekasi hanya di rakyatbekasi.


Eksplorasi konten lain dari RakyatBekasi.Com

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pemkot Bekasi Siap Tuntaskan Pembahasan Kenaikan UMK 2026 Sebesar 15% Sebelum Deadline
Pemkot Bekasi Buka Peluang Kenaikan UMK 2026 Sebesar 15%, Tuntutan Buruh Dibawa ke Dewan Pengupahan
Ratusan Buruh Geruduk Pemkot Bekasi, Tuntut Kejelasan Kenaikan UMK 2026 Sebesar 10-15 Persen
Jumlah SPPG Kota Bekasi Tembus 110 Unit, 30 Dapur Baru Dikebut Pembangunannya
Dinkes Kota Bekasi: 23 SPPG Pemasok Makan Bergizi Gratis Kantongi Sertifikat Laik Higienis
Anggaran WiFi Gratis Kota Bekasi 2025 Capai Rp 4,8 Miliar, Harga Langganan per Titik Jadi Sorotan
Gerbong Mutasi Bergerak: Wali Kota Bekasi Lantik 250 Pejabat Eselon II, III, dan IV Pemkot, Kursi Inspektorat Kosong
UMK Bekasi 2026: Buruh Usulkan Kenaikan 15%, APINDO Tunggu Aturan Main dari Kemnaker

Berita Terkait

Kamis, 30 Oktober 2025 - 16:04 WIB

Rekening Koran Palsu? Wali Kota Bekasi Sidak SDN Jakasetia IV Terkait Dugaan Penyelewengan Dana BOS

Kamis, 30 Oktober 2025 - 13:53 WIB

Pemkot Bekasi Siap Tuntaskan Pembahasan Kenaikan UMK 2026 Sebesar 15% Sebelum Deadline

Kamis, 30 Oktober 2025 - 13:14 WIB

Pemkot Bekasi Buka Peluang Kenaikan UMK 2026 Sebesar 15%, Tuntutan Buruh Dibawa ke Dewan Pengupahan

Kamis, 30 Oktober 2025 - 12:39 WIB

Ratusan Buruh Geruduk Pemkot Bekasi, Tuntut Kejelasan Kenaikan UMK 2026 Sebesar 10-15 Persen

Kamis, 30 Oktober 2025 - 11:53 WIB

Jumlah SPPG Kota Bekasi Tembus 110 Unit, 30 Dapur Baru Dikebut Pembangunannya

Berita Terbaru

Eksplorasi konten lain dari RakyatBekasi.Com

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca