KOTA BEKASI – Terungkapnya praktek jual beli pigura foto Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto semasa definitif, dinyatakan Humas Pemkot Bekasi sebagai kekeliruan informasi.
Kabag Humas Pemkot Bekasi, Amsiyah menegaskan pihaknya tidak berinisiatif melakukan jual beli pigura bergambar orang nomor satu di Kota Bekasi tersebut, melainkan atas dasar permintaan dari OPD masing-masing.
“Ini bukan paksaan dan inisiatif agar seluruh OPD membeli. Melainkan, Humas mendapat pesanan dan saya jelaskan Humas tidak memobilisasi, jadi OPD memesan ke kita. Contoh Pak Deded (Sekdisdik) waktu itu bilang, Bu Amsiyah boleh gak kita memesan langsung dari Humas, saya jawab ya bisa aja,” ucap Amsiyah saat menerima awak media di ruang kerjanya, Selasa (21/11/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Amsiyah yang didampingi oleh Sub Koordinator Hubungan Dokumentasi Internal Humas Kota Bekasi, Diah Setiyawati dan Mukhlis, menjelaskan bahwa pembuatan pigura tersebut tidak dibiayai oleh APBD Kota Bekasi, alias menggunakan kocek pribadi.
“Kita itu pakai anggaran sendiri, karena APBD tidak menganggarkan,” kata Amsiyah.
Related Posts:
Sebelumnya pihak Humas, lanjut Amsiyah, hanya sekedar melempar berkas foto ke grup WhatsApp OPD. Namun demikian, beberapa OPD meminta agar foto tersebut dicetak dan dipigurakan langsung oleh Humas.
“Kita punya berkas kita sebar ke OPD, silahkan cetak masing-masing. Tetapi karena ada yang memesan, ya kita silahkan. Dinkes pun memesan ke kita. Bu Tanti memesan ke kita tapi kita gak tahu untuk apa-apanya. Itu melalui anak-anak, jadi kita gak memaksa,” ucapnya berkelit
“Anak-anak Humas yang sepakat mengadakan dengan harga sebesar Rp250 ribu perpicis,” tambahnya.
Mengenai sumber dana dari pembayaran yang dilakukan masing-masing OPD, Amsiyah mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Hal itu menurutnya merupakan tanggungjawab pemesan.
“Kalau soal OPD bayar pakai apa kita gak tahu. Terserah mereka mau pakai uang apapun. Yang kita tahu mereka memesan ke kita,” katanya seraya membantah tudingan memanfaatkan wewenang dan jabatannya sebagai Kabag Humas untuk memperoleh keuntungan untuk pribadi maupun kelompok.
“Saya tidak datang ke Puskesmas maupun ke sekolah ataupun ke OPD lain. Jadi gak ada paksaan,” katanya lagi tanpa mengurai teknis pembayaran.
Sementara itu masih di tempat yang sama, Diah Setiyawati turut menimpali bahwa harga jual pigura tersebut lebih mahal karena pihaknya memesan ke percetakan dengan jumlah besar dan waktu produksi yang singkat. Sehingga biaya produksi lebih tinggi daripada umumnya.
“Harga tersebut lebih mahal, mungkin karena cetaknya dadakan sehingga harga lebih mahal. Yaudah deh yang penting cepat dan bisa cetak dalam jumlah besar dan waktu yang singkat,” ungkap Diah Setiyawati berseloroh.
“Bahkan ada yang pesan tapi sampai sekarang uangnya belum bayar. Gak tahu berapa banyak sih yang belum bayar. Tapi yaudah lah karena sudah ganti pimpinan juga,” katanya berkilah tidak mengetahui nama dan lokasi percetakan.
“Kami percetakannya juga tidak tahu dimana,” pungkasnya. (mar)
