Pimpinan DPRD Kota Bekasi meminta kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe, untuk menjaga agar tidak ada stigma polarisasi birokrasi di internal Aparatur Pemerintah Daerah.
Permintaan ini disampaikan sebagai bentuk pesan untuk menjalankan roda pemerintahan selama lima tahun mendatang.
“Pesannya kepada Wali Kota terpilih dan Wakilnya agar membuat birokrasi di Kota Bekasi tetap kondusif. Jangan sampai nanti birokrasi terpolarisasi karena banyak isu-isu kabinet dinas yang baru lah mutasi,” ucap Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, saat diwawancarai RakyatBekasi.com belum lama ini.
Related Posts:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan ini disampaikan setelah Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik 481 pasangan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024, yang terdiri atas 961 orang di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (20/02/2025). Di antara mereka termasuk Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe.
DPRD Kota Bekasi juga telah menyelenggarakan Sidang Paripurna Penyampaian Pidato Pertama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi yang disaksikan oleh seluruh Anggota DPRD dan seluruh stakeholder terkait, guna mengawal dan mendengarkan janji visi misi kepala daerah untuk periode 2025-2030.
Oleh karena itu, Sardi menegaskan bahwa pihaknya menyarankan kepada pimpinan eksekutif agar mampu menjalankan roda pemerintahan yang bersih dan kondusif, serta bersinergi dengan legislatif.
“Kita ingin pemerintah daerah ini kondusif, sinergi antara legislatif dan eksekutif Wali Kota dengan pimpinan DPRD,” sambungnya.
Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Islam 45 Bekasi, Adi Susila, menilai bahwa pasangan Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe selama memimpin sebagai kepala daerah di Kota Bekasi harus menciptakan birokrasi yang bersih di tengah masyarakat.
“Kalau secara internal pemerintahan, harus menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan lincah,” katanya saat dihubungi terpisah.
Menurut Adi Susila, Tri Adhianto memiliki pekerjaan rumah yang beragam di sisi eksternal, termasuk masalah kesehatan, pendidikan, pengelolaan sampah, dan lainnya.
“Saya kira Pak Tri banyak PR-nya. Kota Bekasi ini banyak banget masalah-masalah yang harus diatasi, mulai dari kesehatan, pendidikan, pengelolaan sampah, penataan kota, kemudian transportasi yang menurut saya harus segera dieksekusi bagaimana caranya supaya bisa diintegrasikan,” pungkasnya.
Dengan pernyataan ini, diharapkan Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan menjaga agar birokrasi tetap kondusif, bersih, dan efektif demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi.
