Founder Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto mengungkapkan bahwa situs-situs pemerintah kerap menjadi target utama peretasan bagi para hacker pemula di dunia IT.
“Kalau sampai sekarang tuh yang paling gampang dimasukin emang pemerintah punya pemerintah justru paling situs Pemerintah itu yang paling lemah ya harusnya bisa di situs Pemerintah itu bahkan sampai sekarang itu jadi mainan jadi anak-anaknya baru belajar itu test skillnya tuh di sana,” ungkapnya dikutip dari Podcast Noice, Sabtu (29/06/2024).
Pernyataan ini memperkuat pandangan bahwa keamanan siber di instansi pemerintah masih perlu ditingkatkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tidak mengherankan Teguh mengungkapkan jika lembaga sebesar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pun pernah mengalami kebobolan dari peretas asal Brasil beberapa waktu lalu.
Apalagi BSSN belum bisa memastikan sepenuhnya perihal kebocoran data masyarakat akibat serangan ransomware ke Pusat Data Nasional atau PDN.
Related Posts:
Hal ini disebabkan tim forensik BSSN masih menelusuri serangan ke PDN Sementara 2 di Surabaya.
Teguh sendiri adalah praktisi keamanan siber sekaligus salah satu orang di balik berdirinya Ethical Hacker Indonesia, sebuah organisasi yang menjadi wadah bagi seluruh ethical hacker di Indonesia untuk berperan aktif membantu masyarakat luas.
Di sisi lain menurut pengamat TI dari ICT Institute, Heru Sutadi ada beberapa alasan mengapa situs pemerintah rentan terhadap serangan.
Pertama, teknologi yang digunakan seringkali sudah usang dan belum diperbarui sesuai dengan standar keamanan terbaru.
Kedua, anggaran untuk keamanan siber di sektor publik seringkali tidak memadai dibandingkan dengan sektor swasta.
Ketiga, kurangnya kesadaran dan pelatihan di kalangan pegawai pemerintah tentang pentingnya keamanan siber juga menjadi faktor penyebab utama.
Terlebih skor indeks National Cyber Security Index (NCSI) keamanan siber di Indonesia berada di peringkat ke-48 dengan skor 63,64, yang masih berada di bawah skor rata-rata dunia yang mencapai 67,08 poin
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah serius dalam meningkatkan keamanan siber.
Ini termasuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk teknologi terbaru, pelatihan berkelanjutan untuk pegawai, dan bekerja sama dengan pakar keamanan siber untuk memperkuat sistem yang ada.
Di akhir hari, keamanan siber adalah tanggung jawab bersama.
Masyarakat juga harus waspada dan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan yang mereka temui di situs pemerintah. Seperti yang diungkapkan Kepala BSSN Hinsa Siburian, “Tapi saya katakan, apa pun yang terjadi, itu tanggung jawab kita bersama,” ucapnya.
