Korban PHK Dapat 60 Persen Gaji selama 6 Bulan, APINDO Dorong Pemerintah Pusat Kaji Aturan Soal Pencairan JHT

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Bekasi menilai bahwa kebijakan baru yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto perihal korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berhak mendapatkan uang tunai sebesar 60 persen dari gaji per bulan, tidak terlalu berdampak pada pelaku usaha.

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas PP 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, yang diteken oleh Presiden Prabowo pada 7 Februari lalu. Besaran manfaat tersebut diatur dalam Pasal 21.

“Kebijakan ini sebenarnya ditujukan ke BPJS Ketenagakerjaan. Di mana, yang dimaksud uang tunai 60 persen itu ada jaminan kehilangan pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan,” ucap Ketua APINDO Kota Bekasi, Farid Elhakmy, saat dikonfirmasi RakyatBekasi.com.

Related Posts:

• 

  Kenaikan UMK Kota Bekasi Tahun 2025, APINDO Terima…

• 

  APINDO Kota Bekasi Tunggu Permenaker, Nasib UMK 2025…

• 

  Pantes pada Rebutan, Segini Gaji Komisioner KPU Kota Bekasi

• 

  APINDO Kota Bekasi Keluhkan Kenaikan PPN 12 Persen…

• 

  Belum Ada Kesepakatan, Pembahasan UMSK Kota Bekasi…

• 

  Dinamika Penetapan UMK dan UMSK 2025, Pj Wali Kota…

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam aturan tersebut, upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai merupakan upah terakhir pekerja yang dilaporkan pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tidak melebihi batas atas upah yang ditetapkan sebesar Rp5 juta.

Artinya, pekerja berhak menerima uang tunai maksimal Rp3 juta per bulan, alias 60 persen dari Rp5 juta.

Jika dibandingkan dengan PP 37/2021, manfaat uang tunai ini lebih besar.

Pasalnya, dalam PP 37, manfaat uang tunai yang diterima pekerja korban PHK paling banyak enam bulan upah dengan ketentuan sebesar 45 persen dari upah untuk tiga bulan pertama dan 25 persen dari upah untuk tiga bulan berikutnya.

Farid menjelaskan bahwa perusahaan wajib membayar pesangon sesuai ketentuan jika terjadi PHK, dan hubungan kerja terputus.

“Meski tidak terlalu berpengaruh secara kebijakan terhadap para pelaku usaha, namun sebenarnya akan lebih baik lagi kalau Presiden membuat kebijakan untuk memberikan hak pekerja lain di BPJS Ketenagakerjaan,” sambungnya.

Contohnya, kebijakan Tabungan Hari Tua, yang menurut peraturan baru harus menunggu sampai berumur 59 tahun untuk bisa dicairkan.

“Walaupun secara pelaksanaan, uang itu adalah tabungan pekerja selama menjadi karyawan,” paparnya.

Dengan adanya kebijakan baru ini, diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja yang mengalami PHK, sementara pelaku usaha juga perlu mematuhi ketentuan yang berlaku untuk memberikan hak-hak pekerja yang telah diatur oleh BPJS Ketenagakerjaan.