Dinilai Tidak Pro Rakyat, Fraksi PAN Kritisi PPDB Online di Sidang Paripurna DPRD Kota Bekasi

- Jurnalis

Rabu, 31 Juli 2024 - 18:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Bekasi Evi Mafriningsianti mengatakan bahwa pelaksanaan PPDB Online di Kota Bekasi dinilai tidak pro rakyat.

Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Bekasi Evi Mafriningsianti mengatakan bahwa pelaksanaan PPDB Online di Kota Bekasi dinilai tidak pro rakyat.

KOTA BEKASI – Sidang Paripurna DPRD Kota Bekasi menjadi arena kritik kepada Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad. Seperti yang disampaikan oleh Fraksi PAN yang mengkritisi pelaksanaan PPDB Online di Kota Bekasi yang dinilai tidak Pro Rakyat. Meksi, pelaksanaan PPDB Online tersebut telah usai berlangsung.

Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Bekasi Evi Mafriningsianti mengatakan bahwa pelaksanaan PPDB Online di Kota Bekasi dinilai tidak pro rakyat karena jumlah lulusan tingkat SD ke SMP sebanyak 44 ribu siswa tidak sebanding dengan daya tampung siswa yang hanya mencapai 13.600 atau sekitar 30 persen.

“Mohon sekali ini menjadi perhatian agar kebijakan Pemerintah Pro Rakyat Kecil, kita ketahui daya tampung yang hanya sangat terbatas 30 persen ini harus benar-benar mengakomodir para anak-anak didik yang tidak mampu dan ini mohon untuk kebijakan PPDB Online harus Pro Rakyat,” ucap Evi di Ruang Sidang Paripurna Gedung DPRD Kota Bekasi, Rabu (31/07/2024).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Evi, dalam pelaksanaan PPDB Online tahun ini, pihaknya memastikan banyak anak-anak yang kurang mampu tidak seluruhnya tertampung ke Sekolah Negeri.

“Sementara, kalaupun kemudian ada kebebasan. Maaf bagi sekolah swasta yang mampu menampung sisa dari 70 persen ini, itu pun tidak akan mampu bisa seluruh anak-anak bisa sekolah di Sekolah Swasta,” jelasnya.

Atas dasar itu, Evi berpandangan agar hal ini menjadi catatan dan koreksi dari Pemerintah Kota Bekasi agar pola kebijakan dalam pelaksanaan PPDB tidak menjadi permasalahan yang terjadi di kemudian hari.

“Apakah sebagian anggaran pendidikan Kota Bekasi Rp1,7 Triliun di Tahun ini juga harus di alokasikan untuk anak-anak engga mampu yang tidak tertampung di Sekolah Negeri? Jadi mohon ini menjadi perhatian bersama pak Pj Wali Kota dan Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan seluruh stakeholder pendidikan di Kota Bekasi agar ini menjadi perhatian bersama,” paparnya.


Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPRD Kota Bekasi Gandeng KPK Cegah Korupsi Anggaran Daerah
​Komisi 3 Desak Wali Kota Bekasi Tuntaskan Pemisahan Aset Perumda Tirta Bhagasasi
Komisi 2 DPRD Kota Bekasi Kawal Ketat Pembebasan Lahan PLTSa di Sumurbatu
Evaluasi Bank Sampah di Kota Bekasi, Komisi 2 Panggil DLH
Ketua DPRD Soroti Kinerja Setahun Tri-Harris di Kota Bekasi
Ketua DPRD Serahkan Kebijakan Transparansi Anggaran ke Wali Kota Bekasi
Ketua DPRD Kota Bekasi Kawal Nasib Warga Puri Asih Sejahtera Jelang Eksekusi
Anggota DPR RI Ingatkan Masyarakat Waspadai Varian Super Flu H3N2 di Indonesia

Berita Terkait

Jumat, 23 Januari 2026 - 14:33 WIB

DPRD Kota Bekasi Gandeng KPK Cegah Korupsi Anggaran Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 - 11:59 WIB

​Komisi 3 Desak Wali Kota Bekasi Tuntaskan Pemisahan Aset Perumda Tirta Bhagasasi

Selasa, 20 Januari 2026 - 11:16 WIB

Komisi 2 DPRD Kota Bekasi Kawal Ketat Pembebasan Lahan PLTSa di Sumurbatu

Senin, 19 Januari 2026 - 15:15 WIB

Evaluasi Bank Sampah di Kota Bekasi, Komisi 2 Panggil DLH

Selasa, 13 Januari 2026 - 11:08 WIB

Ketua DPRD Soroti Kinerja Setahun Tri-Harris di Kota Bekasi

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca