Krisis BBM Sumut Memburuk: Antrean Mengular hingga Logistik Bantuan Terhenti, Desakan Status Bencana Nasional Menguat

​MEDAN – Situasi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Sumatera Utara (Sumut) kian mengkhawatirkan pada Rabu (3/12/2025) . Kelangkaan ini tidak hanya memicu kepanikan warga, tetapi juga melumpuhkan distribusi logistik bantuan bencana ke berbagai daerah terdampak. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Sumut kini mendesak pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah taktis dengan menetapkan status Keadaan Darurat Bencana Nasional .

​Antrean Panjang dan Stok Kosong di SPBU Medan

​Berdasarkan pantauan di lapangan pada Rabu pagi, antrean kendaraan mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Medan, khususnya di kawasan Jalan Sisingamangaraja dan Jalan Brigjen Katamso .

​Kondisi ini diperparah dengan kosongnya stok BBM jenis Solar dan Pertamina Dex di lokasi tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan, menegaskan bahwa antrean panjang ini bukan disebabkan oleh kepanikan warga (panic buying), melainkan fakta di lapangan bahwa stok BBM memang sangat terbatas.

​”Jika ada kepala daerah di Sumatera Utara, baik gubernur, bupati, pun Wali Kota yang menyatakan stok bahan bakar minyak (BBM) cukup, sudah pasti asbun (asal bunyi), atau bohong,” tegas Sutrisno.

​Dampak Fatal: Distribusi Bantuan Bencana Lumpuh

​Krisis energi ini berdampak langsung pada operasi kemanusiaan. Sutrisno mengungkapkan insiden di mana tiga unit truk Colt Diesel yang dijadwalkan mengangkut bantuan pangan dari DPD PDI Perjuangan Sumut terpaksa batal berangkat .

​Pembatalan ini terjadi karena para sopir dan pemilik truk tidak mendapatkan jatah solar di SPBU Medan. Mereka khawatir akan terjebak kehabisan bahan bakar di tengah perjalanan menuju Tapanuli Tengah (Tapteng) melalui rute Aceh Singkil.

​Sebagai solusi darurat, bantuan pangan akhirnya dialihkan menggunakan mobil operasional partai yang sejatinya diperuntukkan mengangkut penumpang, bukan logistik.

​Harga Eceran Meroket dan Meluas ke Berbagai Daerah

​Kelangkaan tidak hanya terjadi di Medan. Laporan menunjukkan antrean serupa terjadi merata di SPBU Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Karo, Mandailing Natal (Madina), dan seluruh kabupaten/kota se-Sumut.

​Dampak ekonomi dari kelangkaan ini sangat memukul warga kecil. Di sejumlah kecamatan dan desa terpencil, harga BBM jenis Pertalite di tingkat pengecer dilaporkan melonjak drastis, mencapai kisaran Rp25.000 hingga Rp35.000 per liter.

​Polemik Cuaca vs Manajemen Krisis

​Pihak otoritas terkait, termasuk Menteri ESDM dan Pertamina, menyebutkan bahwa kendala pasokan disebabkan oleh tingginya gelombang laut di Belawan yang menghambat kapal tanker bersandar. Sejauh ini, baru 30 truk pasokan yang dikirim melalui jalur darat dari Riau sebagai alternatif.

​Namun, alasan ini dinilai belum cukup menenangkan situasi. Sutrisno menantang Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, untuk turun langsung merasakan penderitaan warga.

​”Menteri ESDM perlu datang ke Sumut, bawa motor, ikut antrian di SPBU, agar mengerti rasanya menjadi warga Sumut saat ini,” ujarnya.

​Desakan Penetapan Bencana Nasional

​Melihat skala dampak yang meluas, DPD PDI Perjuangan Sumut menilai penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang diperparah krisis BBM ini tidak lagi bisa ditangani dengan skala provinsi.

​Ada beberapa poin desakan yang disampaikan kepada pemerintah pusat:

1. ​Pengambilalihan Kendali oleh Presiden: Presiden Prabowo Subianto diminta mengambil alih komando terkait pasokan BBM, mengingat Menko PMK dan BNPB dinilai enggan menetapkan status Darurat Bencana Nasional.
2. ​Penempatan Satgas di Sumut: Mendesak adanya Satgas Nasional Penanggulangan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi yang berkantor di Sumut, bukan dikendalikan dari Jakarta . Hal ini penting agar warga Sumut tidak merasa dibiarkan dan mendapat perlakuan setara.
3. ​Kritik Keras untuk BNPB: Sutrisno juga menyoroti pernyataan Kepala BNPB, Suharyanto, yang sebelumnya menyebut bencana hanya “mencekam di medsos”. Meski sudah meminta maaf dan melihat langsung kerusakan di Tapsel, pernyataan tersebut dinilai telah melukai hati warga Sumut.

​”Sekali lagi, DPD PDI Perjuangan Sumut meminta agar Presiden Prabowo menetapkan bencana alam Sumut sebagai Keadaan Darurat Bencana Nasional,” pungkas Sutrisno.

​Menteri ESDM dan Direktur Utama Pertamina juga didesak untuk segera turun ke lapangan guna memastikan ketersediaan BBM agar aktivitas warga dan penanganan bencana tidak lumpuh total.